MUI Bahas Fatwa Masa Bakti RI1 & Politik Dinasti, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 25 November hingga 28 November 2020. Salah satu agenda adalah membahas sejumlah fatwa pada tiga bidang, yaitu sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.

Ketua Tim Materi Fatwa Munas MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, ada sejumlah fatwa yang bakal dibahas, yakni tentang perencanaan haji belia dan dana talangan haji, pengawasan pengelolaan zakat dan zakat perusahaan, dan wakaf. Kemudian fatwa tentang pemilihan umum, periode masa bakti presiden hingga pilkada dan politik dinasti.

"Tiga bidang itu juga mencakup rencana fatwa termasuk periode masa bakti presiden, pilkada dan politik dinasti, serta paham komunisme," kata Niam, dikutip Antara, Senin (19/10/2020), sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI itu menyatakan, pembahasan fatwa itu juga akan membicarakan berbagai hal terkait dengan penanganan Covid-19, seperti tentang vaksin, penanggulangannya, rambu-rambu adaptasi kehidupan baru, pemanfaatan bagian tubuh manusia untuk menjadi bahan pengobatan, dan hal terkait lainnya.

Komisi Fatwa MUI, kata Niam, terus menggelar rapat internal dengan mengundang para ahli untuk membahas rencana fatwa yang sudah difinalisasi sampai akhir Oktober. Dengan begitu, dua pekan sebelum munas berlangsung, peserta munas sudah menerima materi draf fatwa dan mempelajari untuk dibahas pada saat Munas.

Baca: Maju Pilkada Solo, Gibran Anak Presiden Manfaatkan Momentum

Pemilihan ketua umum
Selain membahas sejumlah fatwa, Munas MUI juga mengagendakan pemilihan ketua umum baru pengganti Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin untuk periode 2020-2025.

Ma'ruf, selaku ketua umum nonaktif MUI, juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Menurut dia, laporan yang pihaknya sampaikan bisa menjadi panduan kinerja untuk pengurus periode berikutnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Masduki Baidlowi menyebut sejumlah nama yang menjadi kandidat untuk mengisi posisi ketua umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Ma'ruf.

Nama-nama tersebut di antaranya, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mughni, Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi hingga Sekjen MUI Anwar Abbas.

(miq/miq) Next Article Usul Fatwa MUI: Masa Bakti RI1 Maksimal 7-8 Tahun/Periode