Masuk Resesi, Nafas Sektor Riil Makin Megap-megap

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah hingga kini memang belum menetapkan secara resmi status resesi yang dialami Indonesia. Namun, sejumlah sektor riil sudah menunjukkan hal itu di lapangan. Beberapa sektor harus babak belur akibat menanggung kerugian yang tidak kecil. Salah satunya adalah bisnis mal atau pusat perbelanjaan.

Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia DPD DKI Jakarta Ellen Hidayat blak-blakan mengenai beratnya mengelola pusat perbelanjaan di tengah pandemi.

Meski mal diizinkan tetap buka saat ini, tapi pengunjung yang datang tetap sepi. Kebijakan tidak boleh makan di tempat atau dine in di restoran berpengaruh signifikan pada minat pengunjung datang ke mal.

"Jadi terimbas juga kepada tenant-tenant lain yang bukan makanan dan minuman di mana diketahui bahwa selama ini untuk mal itu, orang datang ke mal, pengunjung ke mal itu selain berbelanja sebenarnya juga ingin juga melakukan dine in," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (16/10/20).

Lalu lintas mal pun sangat rendah, hanya mencapai antara 15% sampai 20%. Karena itu, Ellen mengklaim pengelola mal sudah banyak membantu tenant. Hal ini dilakukan untuk menjaga napas para tenant agar lebih panjang dalam menjalankan roda usahanya.

"Jadi untuk pusat belanja juga boleh dikatakan selama 7 bulan ini ya, dari bulan Maret akhir sampai dengan saat ini kami sudah membantu para tenant itu dengan membebaskan uang sewa, katakan demikian ataupun diskon uang sewa dan service charge itu rata-rata sudah mencapai 5 bulan sampai 6 bulan uang sewa ataupun service charge," urainya.

Baca: Tak Peduli Resesi, Buruh Maksa Minta Gaji Naik 8% di 2021

Bukan hanya mal, sektor otomotif pun terkena dampak besar. Dalam beberapa bulan terakhir, penjualan jauh menurun dari waktu normal. Pada Mei 2020 lalu mencapai penjualan terendah dengan terjual 3551 unit.

Upaya untuk meningkatkan penjualan sempat diutarakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dengan mewacanakan pajak 0% untuk mobil baru. Namun, dua bulan sejak isu tersebut berhembus, relaksasi pajak belum juga diberikan.

Dampaknya justru berbalik, masyarakat justru banyak yang menahan penjualannya. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara, menyebut bahwa kinerja penjualan di dealer mulai mengalami penurunan karena banyaknya calon konsumen yang menunggu. Ia berharap pajak 0% segera direalisasikan.

"Katakanlah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian kebijakannya keluar kan mereka mendapatkan diskon yang cukup baik kalau itu dimunculkan. Namun kalau ini kebijakan tidak segera keluar bisa berkepanjangan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonsia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan ancaman kredit macet di sektor usaha formal juga menghantui.

"Terus terang sekarang kondisinya lumayan berat ya. Karena begini, di satu sisi nggak ada demand (permintaan), di satu sisi cashflow-nya bermasalah. Nah sekarang ini serba susah, kalau kita mau pinjam modal kerja juga jadi beban baru," sebutnya.

Belum lagi, syarat dan ketentuan pengajuan relaksasi kredit perbankan saat ini masih memberatkan pengusaha. Ia memberikan sejumlah catatan terkait syarat yang diperuntukkan bagi perusahaan dengan nilai aset di atas Rp 10 miliar tersebut.

"Dari segi term, persyaratannya juga tidak mudah juga kan yang diumumkan oleh pemerintah. Misalnya tenornya 1 tahun ya kan, itu kan juga bagaimana kalau 1 tahun," imbuhnya.

Baca: Resesi, Curhat Pengusaha: Kondisi Berat Hingga Terpaksa PHK

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, menambahkan jumlah lapangan kerja dan para pekerja makin tak seimbang.

"Saat Covid-19 ini yang menganggur saja sekarang kurang lebih hampir 7 juta orang. Ditambah dengan adanya Covid-19 ini yang dirumahkan dan yang di-PHK bertambah 5-6 juta orang. Belum lagi angkatan baru setiap tahunnya menambah 2-3 juta orang setiap tahunnya," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/10/20).

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jepang Resesi, Bukan Ekonomi Terbesar ke-3 Dunia Lagi!