Kontroversi Prabowo ke AS: Isu Larangan Visa dan Incar F-35

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat mulai Kamis (15/10/2020) hingga Senin (19/10/2020) mendatang. Salah satu isu yang akan dibahas dalam pertemuan adalah alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Namun, tidak seperti kunjungan kerja ke sejumlah negara, kunjungan Prabowo kali ini menjadi sorotan banyak pihak. Maklum, sudah 20 tahun Ketua Umum Partai Gerindra itu dilarang masuk AS.

Amnesty International dan pegiat hak asasi manusia (HAM) lainnya mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS yang telah memberikan visa kepada Prabowo.

"Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan terhadap Prabowo Subianto adalah pembalikan yang tiba-tiba dan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada," ujar Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS Joanne Lin seperti dikutip Reuters.

Hal senada disampaikan Senator Patrick Leahy. Ia mengutuk keputusan Trump dan mengatakan Prabowo "tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini."

Meski mendapat kecaman keras dari dalam negerinya sendiri, toh Prabowo tetap menginjakkan kakinya juga di negeri Paman Sam itu. Ia mendapat undangan langsung dari Menhan AS Mark Esper.

Seorang pejabat senior pertahanan AS membela keputusan Esper mengundang Prabowo.

"Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk dari Presiden Indonesia yang telah dua kali terpilih, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," ujar pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut.

"Dia adalah partner kita, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kita untuk memperlakukannya sebagai mitra," lanjutnya.

Salah satu isu yang akan dibahas dalam pertemuan adalah alat utama sistem persenjataan (alutsista). Reuters menulis bahwa pemerintah AS akan mengingatkan lagi agar Indonesia tidak membeli jet tempur dari Rusia, dalam hal ini Sukhoi Su-35. Sebab, Indonesia bisa dijatuhi sanksi yang tertuang dalam US Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Salah satu wish list Prabowo adalah rencana membeli jet tempur F-35. Kendati demikian, sumber Reuters yang berbicara dalam kondisi anonim, tidak terlalu optimistik.

"Sejujurnya, kami tidak banyak berharap," kata salah satu pejabat pemerintah tersebut.

Sadar kepergian Prabowo ke AS menjadi kontroversi, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan kunjungan Prabowo ke AS tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, Prabowo berkunjung ke AS sebagai menteri pertahanan RI atau perwakilan negara yang sudah mendapat izin dari Pemerintah Indonesia.

"Siapapun yang berkunjung dalam kapasitas resmi yang dikirim oleh negara dengan adanya credential, saya rasa itu adalah perwakilan dari negara. Itu adalah simbol embodiment dari negara," kata Febrian dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

"Siapa saja orangnya itu adalah hak prerogatif negara untuk memberikan status kepada kunjungan official yang dilakukan," lanjutnya.

Febrian juga mengatakan tiap individu yang melakukan kunjungan kenegaraan bukan lagi mewakili personalnya, melainkan mewakili negara.

"Kalau sudah di-acknowledge (diberi tahu) ini adalah delegasi Indonesia, dalam konteks multilateral, tidak bisa lagi diutak-atik karena itu adalah hak prerogatif negara menyematkan status," paparnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mohon Maaf! RI Belum Bisa Dapat Jet Tempur 'Siluman' F-35 AS