Dahsyat! Antam Siap Garap Gunung Emas Papua Rp 200 T

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) disebut bakal mengelola tambang emas di Papua yakni Blok Wabu. Ini merupakan bekas lahan tambang PT Freeport Indonesia di Papua.

Hal tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Bahkan Erick telah mengirim surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

"Makanya kemarin kita kirim surat ke Menteri ESDM, sebagai perusahaan BUMN kita mengharapkan, kami koordinasi juga dengan Kepala BKPM agar alokasi yang sudah diberikan Freeport kepada negara. Diprioritaskan kepada BUMN untuk masalah pengelolaan emas itu. Sehingga kita secara konkret Antam ini bukan trading company, tapi juga perusahaan tambang emas," jelas Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (22/09/2020).

Baca: Saham & Emas Ambrol, Siap-siap 'Cash is The King' Jilid II

Blok Wabu telah dikembalikan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah pusat pada awal Juli 2015 lalu. Pengembalian ini sebagai bagian dari kesepakatan dalam amandemen kontrak karya di mana saat itu Freeport membutuhkan kepastian perpanjangan operasi tambang yang akan berakhir pada 2021.

Salah satu poin renegosiasi kontrak yaitu pemerintah pusat meminta Freeport Indonesia untuk menciutkan luas wilayah operasi tambangnya. Pada saat itu luas wilayah tambang Freeport mencapai 212.950 hektar.

Baca: Bukan Grasberg, Antam Mau Garap Gunung Emas Perawan Papua!

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang no.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, luas wilayah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral maksimal sebesar 25.000 hektar. Artinya, luas lahan operasi tambang Freeport pun harus diciutkan.

Pada awal Juli 2015 Freeport secara resmi mengembalikan sebagian wilayah operasi tambangnya kepada pemerintah Indonesia menjadi 90.360 hektar. Meski masih di atas batas maksimal luas wilayah pertambangan yang diatur pemerintah, namun selebihnya itu disebut hanya sebagai wilayah penunjang operasi tambang.

Pengembalian Blok Wabu oleh Freeport ini disampaikan langsung oleh Chairman of the Board Freeport-McMoran Inc, James R. Moffet, didampingi oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 2 Juli 2015 di Istana Kepresidenan.

"Ada lokasi yang memiliki potensi kandungan yang cukup besar (yang dikembalikan ke pemerintah) yakni Blok Wabu," tutur Maroef, seperti dikutip dari detikFinance pada saat itu.

Adapun luas Blok Wabu mencapai 10.700 hektar dan potensi sebesar 4,3 juta ton bijih emas berkadar emas (Au) 2,47 gram per ton. Berdasarkan sumber CNBC Indonesia, potensi cadangan emas dari Blok Wabu, Papua ini bernilai hingga US$ 14 miliar atau sekitar Rp 207,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.800 per US$).

Bila margin tambang emas mencapai 30%, artinya Antam bisa memperoleh keuntungan hingga Rp 62,16 triliun selama mengelola tambang emas di Papua ini.

Besarnya potensi cadangan emas di Blok Wabu ini turut menarik minat Pemerintah Daerah Papua untuk mengelola blok ini. Dikutip dari berbagai sumber, Pemerintah Provinsi Papua bahkan meminta Menteri ESDM untuk segera menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Blok Wabu, sehingga Pemda bisa mencari investor untuk mengelola blok ini.

Berdasarkan UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, wilayah tambang yang telah dikembalikan atau berakhir itu dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Dengan dikembalikannya Blok Wabu dan penciutan luas wilayah operasi tambang Freeport itu, maka Freeport menyatakan telah menyepakati dan melaksanakan sebagian dari kesepakatan terkait Amandemen Kontrak Karya.

Adapun poin lain dalam amandemen kontrak karya yang disetujui Freeport saat itu yaitu menyetujui pengurangan luas wilayah, meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negeri. Serta meningkatkan kepemilikan pihak nasional Indonesia atas saham PTFI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri.

Setelah perjalanan panjang pembahasan perpanjangan operasi tambang Freeport, pada akhir 2018 akhirnya Indonesia melalui Holding BUMN tambang yakni PT Inalum (Persero) mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar.

Penandatanganan dokumen penyelesaian transaksi ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin, dan CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson, di kantor Kementerian ESDM 21 Desember 2018.

Akuisisi ini rampung dengan disepakatinya empat poin penting dengan pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu perpanjangan masa operasi Freeport Indonesia selama 2x10 tahun hingga 2041 melalui penerbitan IUPK.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BUMD Papua Tampung 10% Saham Freeport, Teken Bulan Depan