Ada 14.000 Kamar Hotel Bintang 1 & 2 untuk Pasien Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah saat ini sedang memproses penggunaan hotel berbintang sebagai fasilitas isolasi mandiri. Ia menjanjikan belasan ribu kamar untuk pasien yang diduga terpapar Covid-19. Namun itu dikhususkan untuk yang memiliki gejala ringan.

"Pemerintah sekarang intervensi di 8 daerah, termasuk kemarin untuk isolasi tanpa gejala di hotel bintang 2 dan bintang 3 yang disediakan sekitar 14 ribu kamar untuk 14 ribu pasien untuk 2 minggu," kata Airlangga dalam Sarasehan Virtual, Jumat (18/9).

Hal serupa sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang "Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020). Namun, Jokowi menyampaikan kamar yang jauh lebih sedikit. Itu pun hanya untuk daerah DKI Jakarta.

"Kita telah bekerja sama dengan hotel bintang 1 dan 2 untuk menjadi fasilitas karantina. Ini tolong disampaikan ada 15 hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta dengan kapasitas 3.000, kita telah bekerja sama dengan grup-grup hotel yang ada," kata Jokowi.

Disiapkannya pusat-pusat karantina dengan gejala ringan agar tidak melakukan isolasi mandiri. Ini penting karena ada potensi menularkan ke keluarga.

Kalangan hotel pun sudah menyatakan kesiapannya. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani yakin hotel tidak mengalami kesulitan dalam persiapan protokol kesehatan. Hal ini karena sejak masa awal PSBB, hotel kerap dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk isolasi mandiri. Untuk mengarah ke sana, Ia mengharapkan ada tindakan teknis yang cepat.

"Perlu mengatur waktu ketemu. Saya tadi pagi sudah kirim WA ke Kepala Satgas (Penanganan Covid-19), Pak Doni Monardo untuk minta waktu dengan timnya. Semoga bisa ketemu dalam waktu dekat membahas teknisnya," jelasnya Senin (14/9).

Baca: Masa Kritis Lonjakan Covid RI Masih Berlanjut Hingga Desember

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Para Menteri Jokowi Siapkan Kebijakan RI Tanpa Covid-19