Tolak PSBB Total, Ini Usulan dari Orang Terkaya RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai 14 September 2020.

Anies mengatakan alasannya memutuskan hal tersebut karena melihat perkembangan kasus Covid-19 DKI Jakarta dan dukungan fasilitas rumah sakit yang sudah dianggap darurat.

"Dalam rapat disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Dalam masa PSBB total itu, ia melarang perkantoran beroperasi dan akan menutup semua tempat hiburan. Anies juga mengimbau warga untuk tidak keluar Jakarta.

Namun demikian, usulan tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh pemerintah dan pelaku usaha. Bahkan Robert Budi Hartono, pengusaha sekaligus orang terkaya di Indonesia, sampai mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan penolakannya atas rencana Anies.

Baca: Tolak PSBB Total, Orang Terkaya RI Kirim Surat ke Jokowi

Menurut Budi, ada hal yang lebih baik dilakukan pemerintah ketimbang kembali mengunci Jakarta. Misalnya dengan membangun rumah sakit darurat di pelabuhan, seperti yang dilakukan Singapura.

"Contoh Solusi terlampir: ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis." jelas pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk itu dalam suratnya yang dimuat di Instagram mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Polandia, Peter Frans Gontha, Sabtu.

"Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu - Photo 1 - karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga)." tambahnya.

[Gambas:Instagram]

Ia juga menyarankan pemerintah untuk lebih menegakkan aturan dan pemberian sanksi pada mereka yang tidak disiplin mengikuti aturan new normal atau normal baru. Tugas ini harus dijalankan Anies sebagai gubernur Jakarta, katanya.

Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan pengujian (tes), isolasi, pelacakan (tracing) dan perawatan.

"Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing." jelasnya. "Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir."

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! PSBB Total DKI Jakarta Belum Dapat Restu Pusat