Sri Mulyani: BI Masih Jadi Standby Buyer SBN Hingga 2022

Lidya Julita S, CNBC Indonesia

04 September 2020 19:42

Foto: Ini 5 Langkah Pemerintah dalam Penguatan Reformasi Sistem Keuangan(CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Bank Indonesia (BI) akan tetap ikut membantu pemerintah menangani pembiayaan yang membengkak akibat pandemi Covid-19. Hal ini disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Keuangan dan BI tentang burden sharing atau berbagi beban.

Menurutnya, ada dua skema burden sharing yang disepakati oleh keduanya dengan dua jangka waktu. Skema pertama hanya untuk tahun 2020 saja dan skema kedua hingga 2022.

"Mengenai burden sharing dengan BI dalam menghadapi situasi dan kondisi luar biasa (extraordinary) akibat Covid-19, ada dua jenis burden sharing yang telah disepakati dan dijelaskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang juga sudah disepakati dalam pembahasan dengan DPR (Komisi XI dan Badan Anggaran)," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/9/2020).

Ia menjelaskan, skema pertama, Pemerintah dan BI bersepakat membagi beban untuk belanja bidang kesehatan, bantuan sosial, belanja mendukung pemulihan daerah dan sektoral. Belanja tersebut akan dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang tidak melalui lelang (pasar).

Baca:

Sri Mulyani: Perlu Perbaikan & Reformasi di Sektor Keuangan

Dalam skema ini, BI langsung membeli SBN pemerintah melalui private placement dengan beban bunga pemerintah adalah nol persen. Mekanisme extraordinary ini adalah untuk situasi luar biasa dan hanya dilakukan satu kali saja yaitu tahun 2020.

"Ini akan hanya dilakukan tahun 2020 saja, satu kali saja atau one off burden sharing mechanism. Kami dengan BI akan tetap memegang kesepakatan itu," jelasnya.

Sementara itu, skema burden sharing jenis Kedua, di mana BI bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) dalam lelang SBN melalui pasar perdana. Hal ini dilakukan sesuai UU 2/2020 yaitu sampai 2022.

"Dengan demikian, Pemerintah dan BI tetap menjaga disiplin kebijakan fiskal dan moneter, serta menjaga mekanisme pasar yang kredibel dan menjaga kepercayaan para investor pada instrument SBN," kata dia.