Anggaran Ditjen Migas Hampir Rp 2 T, DPR Minta OutputnyaReal

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) khususnya Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Ditjen Migas) agar alokasi anggaran dari APBN bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komisi VII DPR RI kemarin, Kamis, (03/09/2020) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas agenda Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Dalam rapat, Plt. Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan Pagu Ditjen Migas di TA 2021 sebesar Rp 1.739,57 miliar (87,18%) digunakan untuk belanja publik fisik, antara lain untuk pembangunan jaringan gas, konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan dan petani, serta studi pendahuluan pembangunan jaringan gas (jargas).

Studi pendahuluan pembangunan jargas dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di 10 lokasi dengan anggaran Rp 8 miliar. Lalu layanan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan anggaran Rp 48,34 miliar.

"Pagu Ditjen Migas di TA 2021 adalah sebesar Rp 1.995,4 miliar, sebagian besar dari pagu tersebut akan digunakan untuk belanja publik fisik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebanyak 87,18%," tuturnya.

Salah satu anggota Komisi VII DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ratna Juwita mengatakan layanan perencanaan dan pembangunan dengan anggaran Rp 48,34 miliar terlalu besar. Ia mempertanyakan output dari anggaran ini seperti apa. Pasalnya, dalam situasi pandemi semestinya anggaran banyak dialokasikan untuk yang outputnya nyata.

"Saya melihat kegiatan infrastruktur yang outputnya hanya tujuh laporan nilainya besar Rp 48,33 miliar. Output ini bentuknya seperti apa ya karena di masa pandemi, berharap pada output real. Kalau bisa, mohon maaf tanda kutip, nggak penting-penting amat mending ke penerangan jalan umum (PJU) dan konverter kit (konkit)," pintanya dalam rapat.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR Eddy Suparno. Ia meminta agar anggaran dialokasikan untuk program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lebih ditingkatkan.

"Seperti ke program prioritas PJUTS atau PLTS rooftop, manfaat untuk sekolah, pesantren bisa hemat biaya listrik," tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris menyebut anggaran Kementerian ESDM masih banyak yang bersifat layanan-layanan. Menurutnya banyak anggaran-anggaran yang tidak berwujud.

"PLTS Rooftop pesantren sekolah bisa naik. Setelah saya lihat banyak sekali ada Rp 48 miliar studi intangible (tidak berwujud)," tegasnya.(*)

Baca: Pantau Hilirisasi Minerba, ESDM Rogoh Kocek Minimal Rp 12,9 M

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR Desak ESDM Segera Tetapkan Posisi Dirjen Migas & Minerba