Prabowo Urus Perumahan Pekerja Pabrik Singkong di Food Estate

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pekerja yang menggarap food estate di Kalimantan Tengah bakal disediakan rumah tinggal. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sedang menyiapkan proyek tersebut.

"Kami siapkan jalan dan perumahan bagi karyawan yang nanti akan mengembangkan. Karena ini menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) akan kerja sama dengan Zeni TNI," kata Basuki kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Nantinya, komplek hunian ini bakal di bawah pengelolaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Basuki bilang, nantinya terdapat pabrik pengolahan singkong di kawasan food estate Kalteng.

"Nanti kan itu ada pabriknya singkong, itu sekian ribu ton misalnya. Itu untuk apa nanti diolah di pabrik menjadi tapioka, dan sebagainya. Untuk itu kan ada karyawannya jadi sekalian kita bikinkan di samping untuk memulai mengolah tanah, menanam, memanen itu yang akan dikasih rumah. Itu kan sekarang masih hutan," urainya.

Selain itu, pihaknya juga bakal membangun sejumlah infrastruktur penunjang, termasuk akses ke kawasan dari dan menuju simpul transportasi seperti pelabuhan.

"Ada beberapa alternatif makanya diminta Menteri Perhubungan mengkajinya apakah dari Trisakti yang di Banjarmasin atau di Batola atau di Muara Pisau," urainya.

Proyek ini mulai digarap pada Oktober 2020. Di Kalimantan Tengah, food estate bakal dibangun di atas lahan bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG) seluas 165 ribu hektare. Proyek tersebut bakal dikomandoi Kementerian Pertanian untuk mengerjakan komoditas padi.

Baca: Anggaran PUPR Naik Rp35 T Demi Food Estate & Kawasan Industri

Selain itu, ada pula pengembangan food estate yang bakal dikerjakan Kementerian Pertahanan untuk komoditas singkong. Basuki menyebut, lahan komoditas singkong yang disiapkan sebesar 60 ribu hektare di luar lahan eks PLG.

Selain di Kalteng, terdapat pula food estate di Humbang Hasundutan dengan komoditas holtikultura seluas 4.000 hektare yang juga digarap tahun ini. Kementerian PUPR menyiapkan infrastruktur penunjang di semua food estate tersebut.

"Untuk padi dikembangkan di eks PLG kalteng seluas 165 ribu hektare itu berupa rehabilitasi saluran irigasi, pintu air, jembatan, dan pembangunan jalan akses. Ini nanti ada hubungannya dengan pembinaan pengusaha lokal. Kalau untuk yang jalan-jalan, nanti packaging kita atur supaya itu hanya untuk pengusaha lokal. tidak ada yang besar untuk bisa masuk ke sana," kata Basuki.

Basuki memberikan pengecualian untuk proyek saluran irigasi yang boleh dikerjakan oleh pengusaha besar. Hanya saja ada kewajiban pengusaha besar yang juga harus dipenuhi.

"Yang saluran irigasi, karena itu merupakan satu kesatuan itu ada yang besar di sana, dan kalau yang pengusaha besar harus kerja sama dengan pengusaha daerah dengan sistem KSO," lanjutnya.

Demikian juga dengan proyek jembatan, dia menegaskan bahwa pengusaha besar tidak boleh ikut.

"Jembatan juga karena jembatan kecil, ini tidak boleh dikerjakan oleh pengusaha besar, nanti kita atur untuk jadi porsi pengusaha daerah. Walaupun jumlah nominal uangnya cukup besar, kita bagi-bagi packaging. Ini semua di lahan aluvial, bukan di lahan gambut. 165 ribu hektare itu aluvial, dulu eks PLG," katanya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Utus Prabowo, Erick & Basuki Keroyokan, Bikin Apa?