Ckckck... Anggaran PEN Jokowi Rp 695,2 T Baru Terserap 27,7%

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, realisasi penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga saat ini sudah mencapai Rp 182,53 triliun. Nilai itu setara 27,7% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Kemenkeu Adi Budiarso memerinci, dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun tersebut, anggaran yang sudah masuk DIPA sebesar Rp 393,84 triliun, tanpa DIPA Rp 156 truliun, dan belum masuk DIPA Rp 145,34 triliun.

Dalam paparannya secara perinci realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp 12,3 triliun dari pagu Rp 87,55 triliun, kemudian perlindungan sosial mencapai Rp 101,06 triliun dari pagu Rp 203,9 triliun.

Kemudian, realisasi di pos sektoral kementerian/lembaga dan pemda mencapai Rp 14,91 triliun dari pagu anggaran Rp 106,11 triliun, kemudian insentif usaha mencapai Rp 17,23 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun.

Selanjutnya, realisasi untuk UMKM mencapai Rp 47,03 triliun dari pagu anggaran mencapai Rp 123,46 triliun dan pembiayaan korporasi masih belum terealisasi dengan pagu mencapai Rp 53,57 triliun dan untuk terimplementasi masih menunggu waktu yang tepat.

Adi menekankan perlu kerja sama untuk memastikan kecepatan, keakuratan, dan akuntabilitas dan kredibilitas dari penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN.

Baca: Sebut Tak Becus Tangani Corona, Faisal Basri: RI 100% Resesi

"Ini menunjukkan angka yang cukup menggembirakan," ujar Adi dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin, (31/8/2020).

Dia menegaskan, penyerapan anggaran PEN membutuhkan waktu dan akan terus dioptimalkan. Namun kuartal IV merupakan pertaruhan pemerintah untuk mampu mendorong perbaikan ekonomi.

Selain itu, ia menegaskan bahwa anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun memiliki dua tujuan utama, yakni untuk meningkatkan daya tahan dan dorong recovery new normal ke depan.

Adapun upaya percepatan realisasi PEN di antaranya perpanjangan berbagai program hingga Desember 2020, mempercepat proses usulan baru berbagai klaster, mendesain ulang program agar lebih efektif dan mempercepat proses birokrasi program.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Gelontorkan Rp700 T, Demi Vaksin Gratis Hingga UMKM