Anggaran 'Jumbo' Prabowo Rp 136,9 T di 2021 Masih Kurang?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengajukan anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp 136,9 triliun dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021.

Anggaran dari Kementerian yang dipimpin Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto itu lebih tinggi dari yang pertama kali diusulkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 sebesar Rp 129,3 triliun, sebagaimana dikutip dari Buku Nota Keuangan II Beserta RAPBN TA 2021.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan, rencana anggaran Kemenhan tahun depan masih jauh di bawah rencana strategis Kemhan dan TNI. Anggaran yang ideal, menurut dia, 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau PDB kita sekarang berarti sekitar Rp 240 triliun, itu baru dia bisa mengejar ketertinggalan di seluruh lini, baik di alutsista (alat utama sistem persenjataan), di kemampuan prajurit dalam pertempuran, kemudian sarana prasarana, sampai dengan kesejahteraan. Kesejahteran sudah menyangkut keluarnya," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/08/2020) malam.

Asumsi anggaran 1,5% dari PDB, menurut Effendi, tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode pertama Presiden Joko Widodo. Ia menyebut kebutuhan real yang ideal dalam lima tahun ke depan rata-rata Rp 300an triliun.


"Jadi kurang lebih Rp 1.500 - Rp1.700 triliun, tapi kan rasanya kan sulit untuk tercapai. Sehingga sekarang angka ini nggak ada angka rujukan ideal. Ini angkanya angka realtif saja menyesuaikan dengan kemampuan, keterbatasan anggaran saja," kata Effendi.

Oleh karena itu, politikus PDIP ini bilang anggaran untuk Kemenjan sebesar Rp 136,9 triliun dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021 jangan diasumsikan besar. Meski jika dibandingkan dengan anggaran kementerian lain, anggaran kementerian yang dipimpin Prabowo tergolong besar.

"Kalau bicara pertahanan nggak ada artinya," ujar Effendi.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, anggaran Kemenhan tahun depan Rp 136,9 triliun meningkat 18,76% dibandingkan tahun lalu yang tercatat Rp 115,4 triliun. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi.

Berikut adalah perinciannya:
Tahun 2016: Rp 98,1 triliun
Tahun 2017: Rp 117,3 triliun
Tahun 2018: Rp 106,7 triliun
Tahun 2019: Rp 115,4 triliun
Outlook 2020: Rp 117,9 triliun

Kendati demikian, dalam RAPBN 2021, pendapatan BLU Kemenhan ditargetkan sebesar Rp 3,093 triliun, turun 2,6% dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp 3,170 triliun. Target tahun depan disusun dengan mempertimbangkan masa transisi dari penerapan program lama ke program baru serta akibat adanya pandemi Covid-19.

CNBC Indonesia sudah berusaha menghubungi pihak Kemenhan perihal fokus utama dari alokasi anggaran tahun depan. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Juru Bicara Menhan RI Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca: Prabowo-Nadiem Siapkan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa RI

Kendati begitu, mengutip dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, anggaran Kemenhan diproyeksikan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang pertahanan.

Adapun program-program Kemenhan antara lain program penggunaan kekuatan, program modernisasi alutsista dan non alutsista dan sarana prasarana pertahanan, program pembinaan sumber daya pertahanan, dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

"Selain itu, alokasi rupiah murni juga ditujukan untuk penyelesaian proyek/kegiatan yang ditunda/terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 di TA 2020," tulis dokumen tersebut.

Dalam dokumen ini, disebutkan beberapa sasaran output strategis Kemenhan pada 2021. Salah satunya, adalah dukungan pengadaan alat utama sistem senjata TNI (alutsista) sebanyak 5 paket.

Kemudian, dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 1 paket, dukungan pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit, hingga KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit "Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit," tulis dokumen tersebut.

Terkait anggaran Kemenhan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut diperuntukan untuk kebutuhan pemenuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) serta perawatannya.

"Itu sesuai dengan prioritas Kemenhan dan melihat tidak deviasi besar (peningkatan anggaran)," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Menurut dia, ada concern terhadap akses belanja alutsista yang sesuai dengan spesifikasi Kemenhan yang berperan dalam penyerapan anggaran. Namun, kebutuhan alustsisa sebagian akan dipenuhi dengan peningkatan produksi dalam negeri.

"Anggaran Kemenhan juga untuk industri strategis dan mendukung kepastian dan mendukung dalam negeri," kata Sri Mulyani.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Aset Terbesar Indonesia di Tangan Prabowo