Jokowi Minta Komite Covid-19 Pelototi 8 Provinsi, Mana Saja?

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
29 July 2020 16:25
Keterangan Pers Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional  (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Foto: Keterangan Pers Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memprioritaskan penanganan Covid-19 kepada delapan provinsi di tanah air.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Komite diminta beliau untuk memberikan prioritas ke bidang kesehatan dan delapan provinsi utama, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua," kata Budi Gunadi.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepada satgas untuk mempercepat optimalisasi serapan anggaran untuk stimulus pemulihan ekonomi sampai dengan akhir tahun ini.

"Satgas ekonomi diberikan pesan khusus oleh beliau agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi terutama karena di kuartal III sampai akhir bulan September penting sekali kita jaga," ujar Budi Gunadi yang juga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara itu.



Sebelumnya, Jokowi sempat meluapkan kekecewaan seiring dengan rendahnya penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Pemerintah telah mengalokasikan dana Covid-19 sebesar Rp 695 triliun.

"Penyerapan stimulus penanganan Covid-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp 695 triliun yang terealisasi baru Rp 135 triliun, artinya baru 19%," katanya.

Jokowi lantas memerinci serapan anggaran itu antara lain di bidang perlindungan sosial 38%, UMKM 25% (termasuk penempatan dana di HIMBARA Rp 30 triliun), dan kesehatan 7%. Demikian pula dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserap 6,5% dan insentif usaha 13%.

"Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat sehingga masalah yang tadi saya sampaikan serapan anggaran belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan," ujar Jokowi.


(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Soal Covid-19 di 2020: WHO Bingung, Kita Juga Bingung!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular