Simak! Rusia Siap Bangun PLTN Pertama RI di Kalimantan Barat

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Federasi Rusia berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia. Rencana itu diungkapkan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus Mohamad Wahid Supriyadi dalam wawancara dengan Sputnik yang dipublikasikan pada Jumat (24/7/2020) waktu setempat.

"Rosatom (perusahaan nuklir milik pemerintah Rusia) sudah menyusun proposal secara perinci perihal pendirian PLTN pertama di Indonesia. Dan kami sudah mengirimkannya ... karena akan ditangani oleh berbagai kementerian di Indonesia," ujar Wahid.

Menurut dia, sudah ada provinsi yang siap menjadi lokasi pembangunan PLTN itu. Provinsi itu adalah Kalimantan Barat (Kalbar).

"Setidaknya ada satu provinsi, Kalimantan Barat, yang siap menjadi 'tuan rumah' PLTN pertama. Gubernur (Gubernur Kalbar Sutarmidji) telah menyatakan kalau mereka siap," kata Wahid.

Lebih lanjut, Ia mengklaim saat ini diskusi antara Rosatom dan pejabat di Jakarta masih berlangsung, meskipun ada gangguan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

"Ada beberapa kendala akibat virus corona penyebab Covid-19 sehingga setiap pertemuan personel tidak mungkin dilakukan hingga pandemi berakhir. Tetapi proses ini masih terus berlanjut," ujar Wahid.

Baca: Wow! Rusia Uji Coba Senjata Nuklir Hipersonic

Keberadaan PLTN di tanah air memang masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kendati demikian, wacana untuk mendorong penggunaan energi nuklir sebagai bagian dari pengembangan energi nasional terus disuarakan.

Hal itu sempat terekam dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 dengan Menteri ESDM periode 2014-2019 Ignasius Jonan di ruang rapat Komisi VII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

"Ini sudah berkembang pesat. Image kita masih belum berani, melihat kecelakaan di Fukushima, di Chernobyl. Saya pikir luar biasa sekarang PLTN," kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Kurtubi.

"Perencanaan pembangunan PLTN itu lama harus dimulai sekarang Pak Menteri! Ini DEN (Dewan Energi Nasional) juga. Halo, halo DEN kalian nggak dengar aspirasi rakyat ini, masuknya nuklir kapan ini, kami banyak fraksi mendorong ini," lanjutnya.

Kurtubi pun meminta agar PLTN masuk ke dalam Rancangan Umum Kelistrikan Nasional (RUKN). Dia menilai, meskipun dalam RUKN tenaga nuklir menjadi opsi terakhir, bukan berarti hal tersebut melarang pengembangan energi nuklir.

Merespons permintaan Kurtubi, Jonan mengaku sudah menerima penawaran untuk pengembangan energi listrik. Namun, ada persoalan dari sisi biaya.

"Kalau sekarang biaya pokok pengadaan listrik nasional aja itu US$ 7,1 sen/kwh. Kalau dia tawarkan US$ 12 sen/kwh, ini insentifnya berat pak," kata Jonan ketika itu.

"Banyak yang tawarin ke saya. Kalau harga kompetitif ya saya terima. Nah kalau harganya 12-14 sen/kwh ya itu jadi tantangan pak, jadi perdebatan juga di masyarakat," lanjutnya sebagai dilansir detik.com, Minggu (26/7/2020).

(miq/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Industri Genset Terimbas Efisiensi, Pelaku Usaha Berharap Ini