Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Minta PSBB Dihentikan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan masyarakat sudah tak lagi menghendaki adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Padahal, data kasus Covid-19 dari hari ke hari masih cukup mencemaskan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut, saat ini, mayoritas publik cenderung menghendaki PSBB dihentikan agar perekonomian bisa segera berjalan. Kehendak itu tercermin dari porsi sebanyak 60,6% atau signifikan lebih besar ketimbang kelompok yang mendukung PSBB dilanjutkan.

"Karena kita tahu bahwa masyarakat sepertinya sudah sudah sampai pada titik frustrasi untuk stay at home, sedangkan pemerintah sendiri punya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam rilis survei nasional, Selasa (21/7/2020).

Dikatakan, saat ini, antara kesehatan dan perekonomian tampak lebih berimbang, secara statistik tidak berbeda signifikan. Namun demikian, dibanding temuan sebelumnya, terjadi peningkatan signifikan pada kelompok warga yang berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah memprioritaskan ekonomi, sementara prioritas kesehatan menurun signifikan.

"Ada perubahan luar biasa yang sebelumnya dua bulan lalu itu meminta PSBB dilanjutkan mayoritas, sekarang justru menjadi minoritas," kata Burhanuddin.

Baca: Kabar Baik! Sebagian 6 Juta Korban PHK Mulai Kerja Lagi

Dalam kesempatan yang sama, dokter spesialis paru yang juga Juru Bicara RSUP Persahabatan Erlina Burhan mengatakan bahwa pelonggaran PSBB terbukti meningkatkan penyebaran Covid-19.

"Kita kasusnya melampaui China, padahal mereka sumbernya dan mereka itu penduduknya 1,6 miliar, kita penduduknya 270 juta tapi jumlah kasus lebih banyak. Artinya kita belum bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 ini," katanya.

Karena itu, dia meminta semua pihak tetap mewaspadai titik-titik yang rawan menjadi tempat penyebaran. Dikatakan, pusat keramaian seperti transportasi umum, tempat hiburan, pariwisata, dan kantor, masih merupakan lokasi dengan potensi penyebaran terbesar.

"Protokol kesehatan itu mutlak betul-betul dilaksanakan, jangan dibiarkan ke masyarakat, tapi harus ada yang mengawasi secara real time dan on the spot, bukan hanya retorika edukasi yang tidak sampai ke masyarakat," ujar Erlina.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini