Pak Airlangga, Apa Tujuan Komite Penanganan Covid-19 & PEN?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kemarin. Pembentukan itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Dalam keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/7/2020), Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan komite sudah memulai rapat perdana hari ini.

"Pembahasan rapat pertama tadi kami membahas hal-hal terkait anggaran pemerintah terutama akan dibahas Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas terkait program multiyears dan program pengembangan research and development dan pengembangan distribusi perizinan vaksin sesuai perencanaan yang ada dan masih dibahas beberapa rapat mendatang," kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, dia menyinggung soal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Menurut dia, diperlukan sosialisasi yang masih terhadap delapan daerah yang masih dalam zona merah.

"Penugasan tersebut satgas diberikan kewenangan keputusan yang meningkat kepada kementerian, pemda, dan instansi terkait dan melakukan komunikasi, koordinasi, dengan kementerian/lembaga dan pemda," ujar Airlangga.

"Dalam koordinator di daerah, gubernur, bupati, wali kota, membentuk satgas Covid-19 dengan pertimbangan kepala/ketua satgas dan tetap berjalan sesuai arahan satgas Covid-19. Tim itu diharapkan untuk penanggulangan Covid-19 dan koordinasi PEN sekaligus transformasi ini bagian dari kebijakan anggaran ke depan. Selanjutnya penanganan Covid-19 dan PEN yang perlu perencanaan jangka menengah akan dipersiapkan dengan tim," lanjutnya.

Airlangga menambahkan, strategi utama berupa surveillance hingga isolasi terus dijalankan. Pun protokol kesehatan Covid-19 seperti cuci tangan dan jaga jarak. Semua itu akan melibatkan stakeholder dan masyarakat.

"Pemerintah terus mendorong hal itu. Kunci utama dari pada pandemi ini terkait baik vaksin maupun ketersediaan obat-obatan dan antibodi dan kesiapan industri farmasi dan kesehatan," kata Airlangga.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan perihal stimulus fiskal yang akan terus dimonitor hingga akhir tahun ini.

Baca: Tugas Jokowi Buat Erick Thohir: Bawa RI Terhindar dari Resesi

"Stimulus fiskal akan terus monitor, agar belanja negara di dalam APBN di atas Rp 1.000T triliun ini bisa direalisasikan enam bulan agar K/L, dan pemda, dan pemerintah menyiapkan agar daerah-daerah bisa melakukan pinjaman melalui program yang disiapkan dalam PEN lewat PT SMI," ujar Airlangga.

"Belanja kesehatan kepada produksi nasional, sehingga produksi nasional memberikan multiplier effect ke masyarakat dan restrukturisasi ke UMKM dan korporasi dan diterbitkannya PP LPS bisa lebih baik dan realisasi program PEN untuk UMKM dan sektor korporasi," lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi angkat suara perihal pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN. Komite ini nantinya akan memiliki tugas sentral dalam mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi.

"Pemerintah membentuk satu tim terpadu penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang bertugas merumuskan kebijakan dan memantau penanganan Covid-19 dan perekonomian nasional," kata Jokowi, dikutip melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (21/7/2020).

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengemukakan bahwa tugas tim tersebut nantinya akan memantau pengembangan vaksin Covid-19 dan program ekonomi multiyears di tengah pandemi Covid-19.

"Dengan tim terpadu ini, perencanan dan eksekusi program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan, keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama, dan terkoordinasi secara maksimal," katanya.

Komite ini dipimpin oleh Airlangga. Ketua Umum Partai Golkar itu sendiri akan dibantu oleh enam wakil ketua yang seluruhnya anggota Kabinet Indonesia Maju.

Mulai dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Mendagri Tito Karnavian.

"Komite kebijakan dibantu oleh Ketua Pelaksana yaitu Pak Erick Thohir dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan," ujar Jokowi.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri Jokowi Pede Bisa Kalahkan Covid-19 & Sembuhkan RI