Dear ASN, Ini Jadwal Kerja Baru dari Kementerian hingga Pemda

Jakarta, CNBC Indonesia - Jajaran instansi pemerintah diminta untuk melakukan pengaturan jam kerja dan pembagian shift kerja selama tatanan normal baru dalam rangka mengurangi penumpukan penumpang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan salah satu tujuan sistem shift adalah untuk mengurangi penumpukan di satu waktu agar dapat menerapkan physical distancing.

Baca: Boleh Lakukan Perjalanan Dinas, PNS Perhatikan Dulu Hal Ini

Untuk menindaklanjuti SE Gugus Tugas tersebut, Menteri PANRB telah mengeluarkan SE No. 65/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah di Wilayah Jabodetabek dalam Tatanan Normal Baru.

SE tersebut ditujukan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan aparat keamanan seperti TNI dan Polri, Gubernur DKI Jakarta, hingga bupati maupun walikota di wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan.

Untuk pengaturan mobilitas ASN dari atau menuju wilayah Jabodetabek, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah agar mematuhi pengaturan jam kerja dan pembagian shift.

Baca: Boleh Lakukan Perjalanan Dinas, PNS Perhatikan Dulu Hal Ini

Sistem/shift kerja yang diatur harus akuntabel dan selektif sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan dalam SE Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jumlah pegawai yang bekerja dalam shift diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50:50.

"Pengaturan jam kerja antar shift wajib dilakukan dengan jeda minimal 3 jam," tulis SE tersebut, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (15/7/2020).

Pada Shift pertama masuk antara pukul 07.00-07.30, dan pulang antara pukul 15.00-15.30. Sementara untuk shift 2, masuk antara pukul 10.00-10.30, dan pulang sekitar pukul 18.00-18.30.

Pengaturan jam kerja dimaksud agar diikuti dengan optimalisasi penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) dan keselamatan bagi kelompok rentan.

"Penyusunan dan penerapan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing instansi dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan," tulis SE itu lagi.

Dalam SE Menteri PANRB itu, PPK menugaskan Pejabat yang Berwenang pada instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi jam kerja, dan melaporkannya kepada Menteri PANRB pada setiap hari Jumat.

"Pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga/daerah agar melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan SE ini dan melaporkannya secara tertulis kepada Menteri PANRB setiap hari Jumat, selambatnya pukul 16.00 WIB."

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Meresahkan! Jokowi Pakai Cara Ini Hadapi Politisasi ASN & KKN