
Diutus Jokowi, Wamenhan Blusukan Cek Food Estate

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong melakukan peninjauan secara langsung lahan yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan "Food Estate" di Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (1/7/2020).
Seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan, Kamis (2/7/2020), Trenggono dan Dohong meninjau dua lokasi, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur menggunakan Helikopter Puma TNI AU.
Peninjauan diawali ke Desa Belanti Siam, Kecamatan Pande batu, Kabupaten Pulang Pisau. Trenggono dan rombongan disambut langsung oleh Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo dan meninjau tanaman padi yang tumbuh subur menghijau dan tidak lama lagi panen di daerah tersebut.
Selanjutnya, Trenggono melanjutkan peninjauannya ke Desa Batara, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Ia disambut Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas. Rencananya, wilayah tersebut akan dikembangkan menjadi lahan untuk pengembangan tanaman jagung dan singkong.
Trenggono mengatakan, kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pembangunan dan pengembangan kawasan "Food Estate" di Kalteng dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan negara.
Dalam pengembangan kawasan "Food Estate" di Kalteng, Kemenhan bersinergi bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN.
"Kunjungan ini untuk melihat potensi kalau kita bangun ekonomi di sini dengan tanaman pangan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan juga untuk Indonesia secara umum," ujarnya.
Dari sisi pertahanan, Kemenhan melihat bahwa Indonesia harus mampu dan memiliki ketahanan nasional di bidang pangan. Hadirnya pembangunan kawasan Food Estate", juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Nanti ada tiga yang akan kita lihat, kalau tadi kita sudah pergi ke dekat lahan gambut itu, itu padi. Lalu yang kedua di Barito Timur yaitu jagung dan singkong," kata Trenggono.
Wamenhan menyatakan rasa optimisme bahwa kedua tanaman tersebut, yakni jagung dan singkong memiliki prospek yang bagus untuk peningkatan ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
"Cadangan pangan ini sudah menjadi bagian penting bagi pertahanan negara. Kalau pangan ini lemah, itu yang sangat berbahaya. Apalagi di masa sekarang ini dimana wabah pandemi Covid -19 telah berdampak kepada ekonomi, kalau pangan kita nggak kuat, terus kemudian pamdemi-nya berlangsung panjang, tidak ada solusi apa apa, itu yang sangat berbahaya," ujar dia.
![]() |
Sebelumnya, Presiden telah memutuskan "food estate" berada di Kalteng. Secara khusus, Jokowi memerintahkan sejumlah menterinya untuk menggarap food estate secara bersama-sama.
Menteri-menteri yang terpilih tersebut adalah, Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Rencana Jokowi ini diungkapkan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/6/2020).
"Telah diputuskan Bapak Presiden, tadinya ada tiga alternatif di Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah. Diputuskan dipilih di Kalteng di eks lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial," kata Basuki.
Basuki menjelaskan, proyek ini bakal dikerjakan di sekitar Sungai Barito di atas lahan seluas 165 ribu hektare. Di kawasan tersebut, Basuki menjelaskan, sebenarnya terdapat potensi pembukaan lahan seluas 295.500 hektare, namun pihaknya kini masih fokus di 165 ribu hektare.
Selama ini, lahan 165 hektare tersebut sudah pernah dibuka sebagai persawahan namun tak terawat dengan baik. Inilah yang akan dijadikan food estate.
"Jadi di bagian pinggir Sungai Barito sebanyak 165 ribu hektaree. Di sana ada 165 ribu hektare eks kawasan gambut PLG yang berupa aluvial. Potensi wilayahnya 295.500 hektar, namun yang sudah dicetak sawah dan sudah ada jaringan irigasinya seluas 165 ribu hektare," kata Basuki.
"Dengan menggerakkan BUMN, Menhan juga termasuk untuk bisa ikut, karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan non-militer," lanjutnya.
(miq/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Indeks Keberlanjutan Pangan RI di Bawah Ethiopia, Kok Bisa?