Kemenkeu Jelaskan Anggaran Kesehatan yang Bikin Jokowi Marah

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara perihal kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai serapan anggaran kesehatan yang belum optimal.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan serapan anggaran kesehatan yang dimaksud Presiden Jokowi masih rendah, merujuk pada anggaran kesehatan pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Kesehatan itu harus kita lihat dua posisi antara kesehatan untuk penanganan covid-19, sama kesehatan dari pagu eksisting yang APBN atau Kementerian," ujar Askolani di Gedung DPR, Rabu (1/7/2020).

Askolani mengatakan serapan anggaran kementerian Kesehatan penyerapannya sampai saat ini memang cukup baik, kendati demikian dia tidak mengetahui secara rinci sudah berapa persen penyerapannya sampai saat ini.

Sementara, dari realisasi anggaran kesehatan dalam program PEN, kata Askolani itulah yang menjadi sorotan Presiden Jokowi.

"Kalau dari sisi yang anggaran eksisting itu memang sudah cukup bagus, tapi yang jadi catatan presiden adalah PEN. Supaya kita bisa jawab dengan tepat," ucapnya.

Khusus anggaran kesehatan yang mencapai Rp 85,77 triliun ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 sebesar Rp 65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,90 triliun, santunan kematian Rp 0,30 triliun, bantuan iuran JKN Rp 3,00 triliun, gugus tugas COVID-19 Rp 3,50 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.

"Yang diomongin presiden adalah yang PEN. Itu yang harus diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan dan untuk eksisting ya untuk kegiatan yang sudah ada," ungkapnya.

Baca: Jokowi Senang, Pabrik Ramai-Ramai Pindah ke Indonesia

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Siap-siap, Aturan Resmi Gajian Full PPh 21 Dirilis Besok!