Pandemi Covid-19

Jokowi Marahi Para Menteri, Ini Catatan Pengusaha

News - Ferry Sandi , CNBC Indonesia
30 June 2020 18:08
[DALAM] Jokowi Marah Foto: Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Kekesalan Presiden Joko Widodo yang memarahi anggota kabinetnya ditanggapi oleh kalangan pengusaha. Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menilai pejabat publik harus memiliki kelincahan dalam bekerja saat ini, terutama kesehatan dan ekonomi.

"Mereka yang terkait sektor kesehatan, yang nggak bekerja dengan cepat itu diganti saja. Karena kalo itu tidak cepat maka persoalan bangsa ini nggak bisa berkurang. Kan sekarang kelihatan sekali, angka terinfeksi itu nggak turun-turun," sebut Iwantono kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/6).

Sektor kesehatan yang dianggarkan sebanyak Rp 75 triliun nyatanya baru terserap sebanyak 1,53%. Padahal anggaran negara menjadi satu-satunya harapan saat ini agar perputaran uang di tengah masyarakat terjadi. Variabel lain seperti investasi, ekspor dan daya beli masyarakat sudah tidak bisa lagi diandalkan.


Uang negara yang ada di sektor kesehatan seharusnya bisa membiayai beragam fasilitas dan tenaga di dalamnya. Jika terus-terusan direm, maka sulit dibayangkan angka Covid-19 bisa cepat menurun.

"Rumah sakit-rumah sakit yang nggak mau terima pasien harus ditegur juga. Seperti Wali Kota Surabaya nangis-nangis minta RS untuk buka itu keterlaluan," sebutnya.

Melihat angka positif Covid-19 yang belum juga menemui tren menurun juga membuatnya gelisah. Ia menyodorkan saran agar penyebaran Covid-19 ini bisa ditekan dengan lebih maksimal, yaitu dengan subsidi face shield dan masker. Ia menilai dengan cara itu penularan bisa berkurang.

"Masyarakat harus disiplin tapi masyarakat dikasih subsidi untuk itu. Itu kan harga murah sekitar Rp. 30-60 ribuan aja, kalo katakan diberi 2 atau 3 buah 100 ribu 1 orang. katakan 100 juta dikasih gratis dikali 100 ribu cuma Rp. 10 triliun tapi dampaknya luar biasa," sebutnya.

Selain kesehatan, ada juga sektor lain yang juga tidak lepas dari sorotannya, yakni ekonomi. Segala upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru harus diciptakan, termasuk mengerem angka PHK yang terus membesar. 

"Apa itu penciptaan lapangan kerja? Yaitu di usaha kecil dan mikro. Setiap Kementerian yang berkaitan dengan usaha kecil dan mikro ini perlu dievaluasi. Saya nggak mau menyebut nama Kementerian tapi yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu," paparnya.

Wanti-Wanti Soal Krisis Pangan

Sutrisno juga mewanti-wanti akan adanya bencana kelaparan akibat pandemi Covid-19. Problematika kesehatan yang dialami saat ini sudah menyerempet ke ekonomi, yakni besarnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan karyawan dirumahkan.

"Karena sekarang sudah banyak masalah yang berkaitan kelaparan, orang nggak kerja. Saya khawatirnya bencana kesehatan jadi bencana ekonomi dan kelaparan. Bencana kelaparan lebih mematikan dari Covid-19," kata Sutrisno.

Apalagi, organisasi pangan dan kesehatan di bawah PBB sudah merilis bahaya ancaman itu. Setelah masa pandemi Covid-19, jumlah masyarakat yang terancam tidak bisa makan terus bertambah.

"Saya ingatkan bencana kelaparan tahun lalu sekitar 135 juta menurut FAO (Food and Agriculture Organization), sekarang diperkirakan 265 juta. Hampir dua kali lipat. Dan Indonesia termasuk negara yang dari sisi kelaparan urutan itu peringkat 70 menurut Global Hunger Index 2019 dari 117 negara," katanya.

Besarnya potensi bencana pangan Indonesia tidak lepas dari hobi impor. Bahkan untuk kebutuhan pokok sekalipun. Padahal, dengan kondisi ketidakpastian saat ini, banyak negara yang memilih untuk menahan diri tidak memberikan hasil ekspornya ke negara lain. Indonesia pun kian terancam.

"Kalau pangan nggak dikasih prioritas, bencana kelaparan betul-betul terjadi. Sebagian besar pangan kita impor, gula, beras, kedelai, jagung, bawang putih daging sapi dan lembu impor sementara negara-negara pengekspor udah batasi diri. Jadi nggak mungkin lagi menggantungkan pada impor," jelasnya.

Ia bilang petani sebagai garda terdepan aman tidaknya stok pangan nasional harus mendapat prioritas pertolongan. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa harga panen kerap berada di bawah harga rata-rata. Sehingga petani enggan untuk kembali bercocok tanam.

Pemerintah harus mengambil peran dalam menjamin harga batas bawah di kalangan petani dan termasuk proses produksinya. Seperti penyediaan benih dan pupuk tidak terlambat.

"Kita ada uang, tapi beras nggak ada, kita mau makan apa? Jadi sisi produksi dibantu, jangan sampai harga di petani jatuh banget. Kalau harga jatuh, petani nggak mau tanam lagi. Kalau nggak mau tanam berarti supply pangan nggak ada," sebutnya.


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading