RI Krisis! Ini Arahan Jokowi ke Menteri & Kepala Daerah
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi krisis. Bukan hanya krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, melainkankan juga krisis ekonomi dari dampak penyebaran Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi lumpuh.
Wabah Covid-19 memang sudah membuat ekonomi dunia tak berdaya. Kontraksi kian parah terjadi, dan bahkan menurut Bank Dunia (World Bank), situasi ini menjadi yang paling parah sejak perang dunia II. Aktivitas ekonomi menyusut drastis hingga 7%, pasar ekonomi negara berkembang pun menyusut 2,5%.
Dalam pengarahan penanganan Covid-19 di Semarang, Jawa Tengah, Jokowi kembali mengingatkan kepada jajaran menteri maupun pemerintah daerah bagaimana situasi krisis yang dialami indonesia.
"Saya titip yang kita hadapi ini bukan urusan krisis kesehatan saja, tapi juga masalah ekonomi. Krisis ekonomi," kata Jokowi, Selasa (30/6/2020).
Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang biasanya bisa tumbuh di atas 5%, kini terseok-seok. Pada kuartal I-2020, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97% dan pada kuartal II diperkirakan akan mengalami kontraksi yang sangat dalam.
"Di kuartal II kita sangat khawatir sudah berada pada posisi minus pertumbuhan ekonomi kita," ujar Jokowi.
Ia meminta para menteri maupun kepala daerah sadar dengan situasi yang dihadapi Indonesia. Menurut Jokowi, bukan perkara mudah mengendalikan penyebaran Covid-19 sekaligus memulhkan ekonomi.
"Ekonomi bagus tapi Covid naik, bukan itu yang kita inginkan. Covid terkendali tapi ekonomi juga tidak menganggu kesejahteraan masyarakat. Tapi ini bukan barang mudah. [...] Oleh sebab itu kita bisa atur dan kelola gas dan rem antara kesehatan dan ekonomi," kata eks Wali Kota Solo itu.
Kepada pimpinan daerah, Jokowi menitipkan pesan agar tidak sembarangan menerpakan normal baru di wilayahnya masing-masing. Ia meminta ada kajian matang sebelum menerapkan tatanan normal baru.
"Saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan, setiap membuat policy betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai," ujarnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar kepala daerah bisa segera mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial. Kepala negara mengaku telah menginstruksikan jajaran menteri terkait hal ini.
"Berkaitan dengan stimulus ekonomi terutama untuk usaha mikro kecil, ini betul-betul provinsi kabupaten dan kota harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga disiapkan. Pemerintah pusat menyiapkan, provinsi siapkan. Berlapis agar tidak tercecer," katanya.
"Saya kemarin sudah perintahkan, minggu kemarin di seluruh K/L agar mengeluarkan belanja yang ada dan saya pantau setiap hari. Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen, kalau masih rendah saya telepon langsung saya tegur. Langsung menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering dan sedikit," lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Soal Covid-19 di 2020: WHO Bingung, Kita Juga Bingung!
