
Di Tengah Pandemi, Ini Menteri yang Bisa Kena Reshuffle

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet secara tiba-tiba di tengah pandemi corona (Covid-19), lantaran jajarannya dianggap masih bekerja dengan 'normal' dalam situasi krisis.
Pernyataan tersebut dikemukakan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020). Pernyatan tersebut diunggah melalui sebuah video yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kepresidenan, Minggu (28/6/2020).
Saat menyampaikan pidatonya, Jokowi membuka dengan nada yang cukup tinggi. Kepala negara terlihat berang lantaran masih ada 'segelintir' menteri yang bekerja secara biasa-biasa saja dalam situasi sekarang,
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi seperti dikutip Senin (29/6/2020).
Jokowi mengaku geram karena jajarannya tidak sigap dalam menghadapi situasi krisis. Kepala negara bahkan meluapkan amarahnya lantaran kinerja pembantunya tidak membawa kemajuan yang signifikan.
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini [harus] extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya. Enggak ada progres yang signifikan, enggak ada," katanya.
Jokowi lantas melontarkan ancaman reshuffle kepada pembantunya yang dianggap masih bekerja begitu-begitu saja dalam situasi krisis. "Langkah extra ordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintah akan saya buka," katanya.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," tegasnya.
Siapa yang Bisa Masuk Radar Reshuffle?
Ekonom Bhima Yudhistira, mengatakan salah satu Menteri yang bisa saja kena reshuffle adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Menurutnya, tugas dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di saat pandemi Covid-19 ini cukup krusial.
"Menko perekonomian sebagai dirigen utama. Karena, gagal mempercepat realisasi stimulus di bidang dunia usaha dan UMKM. Ini sudah underperformance karena realisasi stimulus dunia usaha baru 6,8% dan khusus UMKM 1% pun belum sampai. Sebaiknya posisi Menko yang strategis di isi oleh profesional bukan ketua partai politik," kata Bhima.
"Kerja Menko perekonomian masih standar karena belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis di bawahnya kerja ekstra. Perlu sosok yg tegas agar eksekusi stimulus dipercepat."
Selain itu masih versi Bhima, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah juga gagal dalam mengatasi lonjakan PHK. "Bahkan penunjukkan Kartu Pra Kerja ada di bawah Menko Perekonomian, ini menunjukkan peran Menteri Tenaga Kerja sangat minor. Untuk urusan teknis saja seperti tidak punya power. Menteri Ketenagakerjaan cukup gagal dalam mengatasi lonjakan PHK," kata Bhima yang merupakan Ekonom dari INDEF.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, dan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, juga menurut Bhima harus digantikan. "Situasi sudah genting, tim ekonomi perlu dirobak total. Tim ekonomi sebelumnya bukan untuk antisipasi krisis," tegas Bhima.
Sementara Ekonom CORE Piter Abdullah memandang khusus dua Menteri. Yakni Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, dan Menteri Sosial, Juliari Batubara.
Kenapa?
"Permasalahan kita sekarang ini utamanya disebabkan wabah, jadi masalah kesehatan. Seharusnya yang berkiprah di barisan paling depan adalah Menteri dan para pejabat di Kementerian Kesehatan. Tapi sejauh ini tidak terlihat apa yang menjadi kebijakan terobosan Kementerian Kesehatan," kata Piter.
"Demikian juga dengan Menteri Sosial. saat ini bantuan sosial sangat dibutuhkan, seharusnya penyaluran bantuan sosial bisa diprioritaskan agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu."
(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kabar Gembira! Jokowi Mau Umumkan Status RI Bebas Pandemi