Round Up

RI Krisis Pangan, Ini Titah Jokowi ke Prabowo, Erick & Basuki

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
27 June 2020 08:33
Infografis/ Jokowi Utus Prabowo, Erick & Basuki Keroyokan, Bikin Apa?/Aristya Rahadian
Foto: Infografis/ Jokowi Utus Prabowo, Erick & Basuki Keroyokan, Bikin Apa?/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis Pangan menjadi persoalan serius yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Ketersedian pangan mulai menipis dampak dari penyebaran virus corona (covid-19) dan ini memang sudah menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membangun swasembada pangan.

Ualam mencegah adanya krisis pangan, pemerintah berencana menjadikan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai kawasan food estate. Presiden Joko Widodo memerintah jajaran menterinya untuk menggarap food estate bersama-sama. Mereka adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thorir.

Untuk diketahui, food estate adalah konsep pengembangan pangan yang dilakuka secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan perternakan di dalan suatu kawasan.

Basuki dihadapan anggota Komisi IV DPR mengatakan sebenarnya da tiga alternatif Provinsi yang akan dijadikan sebagai food estate. Yakni di Sumatera Selatan, Merauke dan Kalimantan Tengah.

"Diputuskan yang dipilih di Kalteng, eks lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial," kata Basuki di DPR, Rabu (24/6/2020).

Basuki menjelaskan, proyek ini bakal dikerjakan di sekitar Sungai Barito di atas lahan seluas 165 ribu hektar. Di kawasan tersebut, Basuki menjelaskan, sebenarnya terdapat potensi pembukaan lahan seluas 295.500 hektar, namun pihaknya kini masih fokus di 165 hektar.

Selama ini, lahan 165 hektar tersebut sudah pernah dibuka sebagai persawahan namun tak terawat dengan baik. Inilah yang akan dijadikan food estate.

"Jadi di bagian pinggir Sungai Barito sebanyak 165 ribu hektar. Di sana ada 165 ribu hektar eks kawasan gambut PLG yang berupa aluvial. Potensi wilayahnya 295.500 hektar, namun yang sudah dicetak sawah dan sudah ada jaringan irigasinya seluas 165 ribu hektar," bebernya.

"Dengan menggerakkan BUMN, Menhan juga termasuk untuk bisa ikut, karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan non-militer," kata Basuki.

Infografis/ Jokowi Utus Prabowo, Erick & Basuki Keroyokan, Bikin Apa?/Aristya RahadianFoto: Infografis/ Jokowi Utus Prabowo, Erick & Basuki Keroyokan, Bikin Apa?/Aristya Rahadian
Infografis/ Jokowi Utus Prabowo, Erick & Basuki Keroyokan, Bikin Apa?/Aristya Rahadian

Krisis pangan memang menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya krisis pangan di tanah air seperti penurnanan tenaga kerja di sektor pertanina, penurunan output hingga disrupsi transportasi dan logistik.

Dengan adanya pembatasan sosial yang masif yang terjadi di seluruh negeri, banyak orang harus 'terkurung' di dalam rumah dan mengerjakan seluruh aktivitasnya secara remote. Pandemi covid-19 juga membuat jutaan karyawaan yang dirumahkan dan terkena PHK di kota-kota besar seperti DKI Jakarta membuat mereka kehilangan mata pekerjaan dan memilih untuk pulang kampung.

Menurut Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) akibat pandemi Covid-19 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian RI diperkirakan akan mengalami kontraksi 4,87% tahun ini.

Bayangkan saja jika jumlah pekerja yang sangat tergantung pada periode musiman ini harus terkontraksi. Padahal jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dalam negeri menyumbang angka yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor pertanian RI pada Februari 2020 proporsinya nyaris mencapai 30% sendiri.

Ketika jumlah tenaga kerjanya mengalami penurunan maka dampaknya juga akan dirasakan dari sisi output. CIPS memperkirakan suplai agrikultur domestik akan terkontraksi sebesar 6,2% tahun ini. Turunnya angka tenaga kerja di sektor pertanian membuat pendapatan masyarakat Indonesia ikut terganggu. Daya beli masyarakat Tanah Air pun tergerus.

Terlebih, Indonesia tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhan pangannya, beberapa komoditas pangan strategis Indonesia masih bertumpu pada impor. Sayangnya negara-negara eskportir kini memilih kebijakan untuk tidak melakukan ekspor pangan, karena untuk kebutuhan negaranya sendiri.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular