Catatan 9 Fraksi di DPR Soal Target Ekonomi RAPBN 2021
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
15 June 2020 20:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021. Beberapa yang menjadi sorotan adalah target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,5% - 5,5%, pengelolaan defisit APBN dan utang negara.
Sidang dimulai sejak pukul sekira 14.30 WIB sampai 17.45 WIB, tanpa adanya interupsi. Dalam sidang paripurna yang diselenggarakan hari ini, Senin (15/6/2020), turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021, berikut rinciannya:
*Pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen;
*Inflasi 2,0-4,0 persen;
*Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen;
*Nilai tukar Rupiah Rp 14.900-Rp15.300 per dollar AS;
*Harga minyak mentah Indonesia 40-50 dollar AS per barrel;
*Lifting minyak bumi 677-737 ribu barrel per hari;
*Lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barrel setara minyak per hari;
*Defisit APBN 3,21% - 4.17% dari Produk Domestik Bruto (PDB)
Berikut pandangan 9 fraksi yang mengikuti jalan sidang paripurna KEM PPKF tahun 2021:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Anggota DPR PDIP Mufti Anam mengatakan, kebijakan fiskal 2021 perlu didukung dengan kebijakan pengendalian inflasi. Penguatan sinergi perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah, dan Bank Indonesia.
PDIP memandang saat ini peningkatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang naik dai tahun ke tahun dinilai tidak diikuti dengan peningkatan pembangunan daerah.
"Sehingga TKDD seharusnya disertai dengan kualitas kontrol agar output dan outcome bisa tercapai. Dan agar berhati-hati dalam pengelolaan utang, karena utang negara sudah semakin besar. Pemerintah perlu membatasi utang negara," kata Mufti di ruang paripurna.
PDIP juga menilai, target pertumbuhan ekonomi yang dipasang oleh pemerintah pada RAPBN 2021 terlalu tinggi.
"Pemerintah memproyeksikan kinerja perekonomian pada tahun 2021 relatif tinggi yaitu di angka 4,5% sampai 5,5%. Dalam hal ini, Pemerintah agar memberikan perhatiannya," ujarnya.
2. Partai Golongan Karya (Golkar)
Anggota DPR Golkar Mukhtarudin mengatakan bahwa 2021 merupakan tahun yang penting bagi dunia dan Indonesia dalam memulihkan ekonomi setelah adanya krisis kesehatan dan ekonomi karena pandemi covid-19.
Menurut Golkar, RAPBN 2021 akan menjadi faktor kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya RAPBN 2021 harus memberikan kepercayaan bagi masyarakat, di satu sisi beban berat dari sisi produksi dan permintaan akan dipikul sekaligus.
"Pemulihan ekonomi adalah sebuah keniscayaan, 2021 menjadi faktor kunci dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter, mengingat kontraksi ekonomi 2020. Tahun 2021 adalah tantang yang berat dan diharapkan bisa memperbaiki produksi dan permintaan yang mengalami kontraksi pada hari-hari ini," jelas Mukhtarudin.
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Anggota DPR sekaligus Juru Bicara Gerindra Supriyatno pesimis dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% - 5,5% yang dipasang oleh pemerintah.
Gerindra menilai pemerintah terlalu percaya diri dengan memasang pertumbuhan ekonomi sebesar itu. Oleh karena itu, Gerindra meminta agar penyusunan dan perumusan RAPBN dilakukan secara teliti, detail, dan tertib dengan mempertimbangkan ekonomi dunia dan domestik di masa pandemi saat ini.
"Artinya apabila angka-angka proyeksi KEM PPKF pada 2021, khususnya proyeksi pertumbuhan ekonomi, tidak disusun secara over confidence," jelas dia.
4. Partai NasDem
Anggota DPR Frkasi NasDem Achmad Hatari menyampaikan pemerintah harus memaksimalkan dana-dana pinjaman dan harus menghilangkan ego sektoral antar institusi.
NasDem mendesak pemerintah untuk harus meningkatkan cadangan gas dan minyak dengan solusi mencari sumber-sumber cadangan baru.
"NasDem berharap pemerintah akan memaksimalkan sumber dana dan sisa anggaran lebih dan menghindari ego sektoral. Lalu ada kebijakan moneter, BI akan memanfaatkan suku bunga untuk mengakomodir kebijakan umum," ujar Hatari.
"NasDem meminta pemerintah meminimalisir risiko meningkatnya pembayaran bunga utang yg tinggi dan membebani APBN. Pemerintah jg harus memahami situasi pasar," kata Hatari melanjutkan.
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal mengatakan, defisit anggaran dalam RAPBN 2021 yang sebesar 3,21% - 4,17% dari PDB harus dikelola dengan hati-hati dan teliti.
"Jangan sampai sumber pembiayaan untuk menutup defisit baik dari komponen utang atau non utang akan membebani kita di masa mendatang," ujar Cucun dalam siaran resmi yang diterima CNBC Indonesia, Senin (15/6/2020).
Dia menjelaskan saat ini posisi utang Indonesia tergolong cukup besar. Sampai 30 April 2020 lalu posisi utang pemerintah mencapai Rp5.172,48 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB mencapai sebesar 31,78%. Sebagian besar utang pemerintah tersebut didominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 83,9%, sedangkan sisanya dari pinjaman dengan kontribusi sebesar 16,1%.
"Dominasi SBN dalam posisi utang pemerintah memunculkan risiko crowding out dan pelarian modal secara tiba-tiba mengingat hampir 40 persen SBN yang tradable dimiliki oleh pihak asing," katanya.
PKB menghimbau agar pemerintah memiliki solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah defisit APBN. Tanpa strategi yang tepat, maka pemerintah akan kesulitan untuk menjalankan APBN tahun depan.
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Anggota DPR PKS Ecky Awal Mucharram mengingatkan pembahasan KEM-PPKF Tahun 2021 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021, sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada di dalamnya.
Fraksi PKS memandang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 perlu didesain lebih kredibel untuk memberikan dampak yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 harus kredibel, konsisten dan agar dapat menjadi acuan bersama ke depan. [...] Kredibilitas target pertumbuhan yang ditetapkan sangat penting karena akan berpengaruh pada target dan indikator yang lain," ujar Ecky.
7. Partai Demokrat
Anggota DPR Suhardi dari Fraksi Demokrat mengatakan, perihal penetapan pertumbuhan ekonomi pada 2021 yang sebesar 4,5% - 5,5%, seharusnya pemerintah bisa lebih realistis dalam merancang RAPBN 2021.
Demokrat meminta pemerintah fokus pd pertumbuhan ekonomi, menjaga ekonomi tetap bergerak, mencegah lebih banyak pengangguran.
"Masyarakat kesulitan mendapat pekerjaan, banyak pengangguran dari pekerja formal dan non formal termasuk UMKM di daerah yg banyak gulung tikar," ujarnya.
"Pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 4,5%-5,5%, harus tetap optimis namun apakah mungkin karena tahun depan diperkirakan ekonomi masih dalam proses pemulihan," kata Suhardi melanjutkan.
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
Anggota DPR Fraksi PAN Jon Erizal mengatakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di 2021 harus bertujuan untuk memakmurkan masyarakat, utamanya untuk menguatkan sektor UMKM.
PAN juga menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah dalam RAPBN 2021 tidak realistis.
"Dalam merespons pandangan pemerintah, PAN berpandangan hal tersebut [pertumbuhan ekonomi] cenderung tidak realistis. Pertumbuhan ekonomi yang realistis di 2020 berkisar 2% sampai 4%," ujar Jon Erizal.
"Terkait rasio utang PAN menanggapi secara kritis karena sudah sangat mengkhawatirkan, untuk itu seluruh utang harus bisa digunakan secara efisien dan sebaik-baiknya," kata Jon Erizal melanjutkan.
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Anggota DPR PPP Syaifullah Tamliha menilai RAPBN 2021 yang ditargetkan pemerintah sudah sangat optimistis. Kendati demikian, pemerintah perlu mewaspadai adanya tekanan dari sektor eksternal.
Oleh karena itu, PPP menghimbau kepada pemerintah untuk bisa fokus dalam pembangunan sumber daya manusia. seperti pesantren dan madrasah.
"Berdasarkan dari data sebanyak 78.000 madrasah dan 28.000 pesantren. [...] PPP menyetujui untuk melakukan pembahasan tingkat lanjut KEM dan PPKF anggaran tahun 2021 untuk dibahas ditingkat selanjutnya sesuai dengan perundang-undangan," jelas Syaifullah.
Wakil Ketua DPR sekaligus pemimpin sidang rapat paripurna, Muhaimin Iskandar menutup sidang rapat pada pukul 17.45 WIB.
"Dengan demikian maka seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2021," kata Muhaimin menutup Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.
(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PR Besar DPR Tahun Depan, Tuntaskan 40 Undang-Undang Baru!
Most Popular