Ada Kabar Nih dari Kang Emil Soal Masuk Sekolah Jabar, Simak!

News - Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
03 June 2020 13:07
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Jabar Command Center (JCC) di Gedung B sebelah Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (10/3/20). JCC berfungsi sebagai pusat dan pengendali informasi dan koordinasi, salah satunya saat ini berfungsi sebagai Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar). (Foto: Rizal/Humas Jabar)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar mengusulkan 15 kabupaten/kota Zona Biru (level 2) sebagai daerah yang bisa menerapkan new normal atau di Jabar dikenal dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, ada lima tahap beradaptasi yang harus diikuti pemerintah provinsi kabupaten/kota. Pada tahap kelima adalah sektor pendidikan. Meski begitu, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, memastikan sektor pendidikan tidak akan pulih atau kembali ke sekolah dalam waktu dekat.

"Untuk pendidikan saya sampaikan belum dibuka sekarang, masih dibahas, wacana yang mengemuka nanti Januari (2021) itu yang paling bisa kita perhitungkan. Kita butuh waktu dan tidak boleh mengorbankan anak-anak. Tapi kalau ada keputusan tidak di Januari, nanti kita sampaikan secara khusus," katanya seperti dikutip rilis Humas Pemprov Jabar, Rabu (3/6/2020).


Selain sekolah, pesantren pun masuk ke dalam zona pendidikan. Saat ini, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar tengah mengkaji protokol khusus atau tata cara aktivitas di pesantren agar kegiatan berjalan lancar dan aman.

"Tata cara di pesantren agak beda, mereka berasrama atau kobong, bapak wakil gubernur (Uu Ruzhanul Ulum) sudah saya tugaskan minggu ini untuk mengkonsolidasikan pesantren agar punya protokol khusus yang nyaman tapi kuat dalam melawan persebaran COVID-19," ujar Kang Emil.



Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kemungkinan aktivitas pendidikan akan dimulai kembali pada awal tahun baru atau tahun 2021.

"Itu hanya ancar-ancar saja. Kalau menurut kalender itu pertengahan Juli," ujarnya seperti dikutip laman resmi Kemenko PMK, Senin (1/6/2020).

Pemerintah menegaskan belum bisa memastikan kapan sektor pendidikan akan beroperasi secara optimal di tengah pandemi virus corona baru penyebab Covid-19. Artinya, fasilitas pendidikan akan tetap tunggu hingga waktu yang belum ditentukan.

"Dibandingkan sektor-sektor lain, kemungkinan sekolah adalah sektor yang paling terakhir. Risikonya tidak bisa dihitung dengan mudah akibat dari pengurangan pembatasan atau pembukaan sekolah," kata Muhadjir melanjutkan.

Saat ini, menurut dia, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam memutuskan kapan sekolah akan dibuka, dan masih mengkalkulasi dampak yang bisa ditumbulkan di tengah new normal.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mempertegas skenario yang paling moderat untuk belajar mengajar tatap muka adalah pada akhir Agustus atau awal September.

"Kalau di akhir Juli sudah 0 (nol), tapi akan lebih baik di akhir Desember. Worst scenarionya sampai akhir Desember belajar mengajar dari rumah. Pada prinsipnya tidak hanya belajar online, tapi bisa guru memantau, kunjungan guru ke murid dengan memikirkan physical distancing. Yang jelas kita tidak ingin seperti di Perancis dan Korea Selatan yang membuka sekolah kemudian banyak murid terpapar," kata Agus.

Menurut dia, selain untuk melindungi anak-anak terpapar Covid-19 setelah masuk sekolah, momentum tersebut juga dapat menjadi kesempatan bagi orang tua memperkuat pendidikan di dalam keluarga.

[Gambas:Video CNBC]





(miq/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading