Jokowi Kucurkan Rp641 T: Buat UMKM Hingga Orang Rentan Miskin
19 May 2020 16:46
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengalokasikan total anggaran senilai Rp 641,17 triliun sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut anggaran itu diperuntukkan untuk memberi perlindungan sosial bagi rumah tangga (RT) serta dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencakup subsidi bunga kredit bagi yang terdampak pemberhentian aktivitas ekonomi.
"Pertama, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA. Namun, yang berpenghasilan rendah bukan hanya RT namun juga UMKM. Ini juga yang termasuk unit usaha berpenghasilan rendah," kata Suahasil dalam sebuah diskusi secara virtual, Selasa (19/05/2020).
Menurut catatan terakhir, sekitar Rp 65 triliun telah digelontorkan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dan jumlahnya akan terus meningkat. Nilai tersebut diperuntukkan bagi 103 juta individu dan 29,1 juta keluarga.
Sedangkan untuk UMKM, pemerintah secara bertahap mengalokasikan Rp 34,15 triliun kepada 60,66 juta rekening bagi UMKM yang memiliki bunga kredit di perbankan, perusahaan pembiayaan hingga koperasi penyalur.
"Maka total penundaan pokok ini jadi Rp 285 triliun dengan outstanding senilai Rp 1.601 triliun. Ini dilakukan supaya gak jadi kredit macet dan bisa tahan para UMKM. Maka pemerintah perlu mengalokasikan dana Rp 641 triliun tersebut," ujar Suhasil.
Ia menjelaskan, dengan postur dana tersebut, diperkirakan masyarakat yang terdiri dari lima desil terbawah dalam variabel kelompok RT bisa menerima bantuan stimulus dari pemerintah.
"Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencakup 40% dari penduduk terbawah. Jadi ini yang kami lakukan, untuk sekitar 15% lainnya itu sampai ke desil 5 semuanya dapat mulai dari program gratisin listrik, lalu bantuan sembako di luar daftar penerima bantuan desa dan di perkotaan (Jadebotabek) yang terdiri dari pekerja informal," jelas Suahasil.
(miq/miq)
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut anggaran itu diperuntukkan untuk memberi perlindungan sosial bagi rumah tangga (RT) serta dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencakup subsidi bunga kredit bagi yang terdampak pemberhentian aktivitas ekonomi.
"Pertama, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA. Namun, yang berpenghasilan rendah bukan hanya RT namun juga UMKM. Ini juga yang termasuk unit usaha berpenghasilan rendah," kata Suahasil dalam sebuah diskusi secara virtual, Selasa (19/05/2020).
Menurut catatan terakhir, sekitar Rp 65 triliun telah digelontorkan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dan jumlahnya akan terus meningkat. Nilai tersebut diperuntukkan bagi 103 juta individu dan 29,1 juta keluarga.
Sedangkan untuk UMKM, pemerintah secara bertahap mengalokasikan Rp 34,15 triliun kepada 60,66 juta rekening bagi UMKM yang memiliki bunga kredit di perbankan, perusahaan pembiayaan hingga koperasi penyalur.
"Maka total penundaan pokok ini jadi Rp 285 triliun dengan outstanding senilai Rp 1.601 triliun. Ini dilakukan supaya gak jadi kredit macet dan bisa tahan para UMKM. Maka pemerintah perlu mengalokasikan dana Rp 641 triliun tersebut," ujar Suhasil.
Ia menjelaskan, dengan postur dana tersebut, diperkirakan masyarakat yang terdiri dari lima desil terbawah dalam variabel kelompok RT bisa menerima bantuan stimulus dari pemerintah.
"Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencakup 40% dari penduduk terbawah. Jadi ini yang kami lakukan, untuk sekitar 15% lainnya itu sampai ke desil 5 semuanya dapat mulai dari program gratisin listrik, lalu bantuan sembako di luar daftar penerima bantuan desa dan di perkotaan (Jadebotabek) yang terdiri dari pekerja informal," jelas Suahasil.
(miq/miq)
