Tagihan Pasien Corona Belum Dibayar, Cashflow RS 'Sekarat'

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
14 May 2020 09:57
Hari Ini RS Pertamina Jaya Beroperasi  sebagai RS Khusus Corona. (RS Pertamina)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pasien positif corona atau Covid-19 masih terus bertambah di Indonesia. Sampai dengan Rabu kemarin (13/5/2020) pukul 12.00 WIB, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sudah mencapai 33.042. Sementara orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 256.299 orang.

Adapun kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 15.438 orang, dengan jumlah pasien sembuh corona ada 3.287 orang dan meninggal 1.028 orang.

Namun, Rumah Sakit (RS) yang merupakan garda terdepan penanganan pasien Covid-19 saat ini justru sedang mengalami kesulitan. Mereka mengakui kesulitan beroperasi, karena minimnya dana yang dimilikinya saat ini.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengatakan, banyak rumah sakit swasta yang saat ini mengalami kesulitan biaya operasional.

Ketua ARSSI Susi Setiawaty menjelaskan, saat ini rumah sakit (RS) swasta banyak yang mengalami gangguan arus kas atau cashflow. Pasalnya, pemerintah belum juga membayar klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit.


"Rumah sakit sudah mengajukan klaim ke pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dan di verifikasi oleh BPJS Kesehatan. Tapi pemerintah belum membayarkannya," kata Susi kepada CNBC Indonesia, Selasa (12/5/2020).

Sementara, menurut Sekretaris Jenderal ARSSI drg. Iing Ichsan Hanafi, kunjungan pasien ke RS turun lebih dari 60%. Hal ini terjadi karena sebelumnya pemerintah juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak ke rumah sakit, apabila tidak terlalu darurat, guna menekan penularan virus corona menjadi lebih luas.

Menurut Ichsan sudah lebih dari 90 RS sudah mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan, namun pemerintah baru mengirimkan uang mukanya (down payment/DP) sebesar 50%.

Ichsan tidak tahu persis berapa jumlah pasien positif Covid-19 yang ditangani oleh RS swasta di Indonesia. Di RS di mana Ichsan bekerja saat ini juga terdapat 20% pasien positif Covid-19 yang dirawat dengan status PDP.

Tidak menutup kemungkinan, kata Ichsan, apabila pemerintah tak kunjung membayar tunggakan, akan terjadi pengurangan tenaga medis, terutama yang masih menjalani kontrak karyawan. Ichsan tidak ingin hal ini terjadi ke depannya.

"Cashflow RS sangat terganggu, apalagi berkaitan dengan pembayaran THR. Kalau tidak cepat terbantu dari pembayaran Covid-19, ya sangat berat untuk operasional RS Swasta. Selama ini, karena dalam dua bulan belum [ada pengurangan karyawan]. Tapi mungkin, sudah mulai membatasi. Kalau karyawan-karyawan kontrak, ini mungkin bisa saja terjadi itu," tutur Ichsan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat mengatakan, sampai dengan 6 Mei 2020, 95 RS telah mengajukan biaya klaim dengan total Rp 64,15 miliar. Namun, Kementerian Kesehatan baru membayarkan 50% saja.

"Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dit. Yankes) telah memberikan uang muka 50% kepada 82 RS dengan total Rp 21.97 miliar sesuai dengan KepMenkes No HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim biaya RS," jelas Sri Mulyani melalui video conference, Jumat (8/5/2020).


[Gambas:Video CNBC]







(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading