Syarat Ketat Longgarkan PSBB: Kurva Covid-19 Harus Turun Dulu

News - Ratu Rina Windarty, CNBC Indonesia
12 May 2020 15:46
Kepadatan lalu lintas saat PSBB di Daan Mogot, Jalarta (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan simulasi fase pelonggaran terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Agar apabila kita mengambil langkah-langkah untuk pelonggaran maka tahapan-tahapannya harus jelas kemudian juga setiap fase ada yang harus dilakukan," kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo usai rapat terbatas dengan Jokowi terkait evaluasi PSBB, Selasa (12/05/2020).

Doni memaparkan setidaknya fase pelonggaran PSBB dibagi menjadi empat kriteria.


"Dalam upaya untuk melakukan pelonggaran ini juga gugus tugas menyusun paling tidak memberikan 4 kriteria, yang pertama di bidang prakondisi yaitu sosialisasi, yang kedua berhubungan dengan waktu, timing. Ketiga adalah prioritas, bidang apa, termasuk daerah mana yang perlu dilakukan, dan yang terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah," ujarnya.

Doni menjelaskan, kriteria pertama adalah prakondisi. Prakondisi ini lebih ditekankan sebagai sosialisasi melalui para ahli yang terkait, kemudian juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan budayawan.

"Melalui sejumlah rangkaian kajian-kajian akademis yang melibatkan pakar di bidang epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat termasuk juga pakar sosiologi, pakar komunikasi publik dan tentunya pakar yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, sehingga perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap nantinya oleh pemerintah termasuk juga upaya dari gugus tugas untuk bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data yang akurat terutama pada delapan provinsi," ungkapnya.

Kriteria kedua adalah mengenai waktu kapan bisa dilakukan pelonggaran. Doni menegaskan pelonggaran belum bisa dilakukan manakala kurva kasus Covid-19 di daerah tertentu belum menurun.



"Kalau daerah itu belum menunjukkan kurva menurun apalagi kurva melandai maka tidak mungkin daerah berkesempatan untuk melonggarkan. Artinya statusnya masih tetap tidak boleh kendor justru harus meningkat kembali," katanya.

Kemudian yang berhubungan dengan kesiapan masyarakat, kalau masyarakat tidak siap tentunya dalam hal ini tidak mungkin dilakukan pelonggaran. Kriteria waktu juga melihat kesiapan masyarakat.

"Manakala tingkat kepatuhannya kecil tentunya kita tidak boleh mengambil risiko dan ini juga menjadi bagian yang akan pedoman bagi gugus tugas dalam menyusun skenario," ujarnya.

Kemudian kriteria ketiga adalah prioritas. Kriteria ini mengacu kepada bidang-bidang apa dan daerah mana yang didahulukan dan diberikan prioritas untuk pelonggaran. Hal tersebut dibutuhkan agar tidak menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat.

"Prioritas apa yang harus kami lakukan dan berikan baik kepada kementerian dan lembaga termasuk kepada provinsi, kabupaten dan kota untuk bidang bidang apa, apakah di bidang pangan, khususnya pasar, restoran dan juga mungkin yang berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak di PHK. Prioritas tersebut harus menjadi opsi yang ketat sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat," kata Doni.

Kriteria terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah yang dinilai sangat penting. Doni menekankan jangan sampai terjadi ketidaksinkronan antara pusat dan daerah dalam melakukan pelonggaran.

"Ini penting sekali jangan sampai nanti diberikan kelonggaran ternyata ada penolakan, demikian juga kemudian mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat dan daerah menjadi prioritas kami," ujar Doni.

[Gambas:Video CNBC]




(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading