BNPB: Operasional Pabrik Ganggu PSBB di Bekasi Hingga Jatim
Ratu Rina Windarty & Tito Bosnia, CNBC Indonesia
12 May 2020 11:37
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklaim penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berhasil menekan penularan virus corona baru penyebab Covid-19. Demikian disampaikan Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (12/5/2020).
"Secara umum PSBBB berhasil, seperti Makassar, lalu Tangerang Selatan efektivitasnya 75%, lalu DKI Jakarta juga cenderung menurun," katanya.
Kendati demikian, hingga saat ini beberapa wilayah dinilai belum efektif menjalan PSBB. Salah satunya akibat masih ada aktivitas di kawasan industri.
"Di Bekasi terkendala di beberapa pabrik-pabrik yang masih dibuka dan kami juga melakukan sidak,. Jadi semoga ini ditutup sehingga pergerakan transportasi ke Jakarta juga berkurang," ujar Dody.
Untuk itu, BNPB bersama dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menyampaikan surat ke Kementerian Perindustrian agar setiap pabrik yang masih beroperasi wajib memiliki mesin PCR. Hal itu juga bertujuan mencegah timbulnya klaster baru Covid-19 seperti yang terjadi di pabrik-pabrik di Jawa Timur.
Hari ini, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan topik evaluasi pelaksanaan penerapan PSBB via konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Sampai dengan saat ini, sudah ada empat provinsi dan 72 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Di luar itu, ada juga provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan PSBB tapi menerapkan cari lain yang dinilai berhasil menekan penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19.
"Yang pertama, kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah baik yang menerapkan PSBB maupun tidak," ujar Jokowi.
Menurut dia, data kasus baru sebelum dan sesudah PSBB dilaksanakan bervariasi dan berbeda di tiap-tiap daerah.
"Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten namun tidak transisi. Tapi ada juga daerah yang penambahan kasus barunya turun tetapi juga belum konsisten dan fluktuatif. Juga ada daerah yang kasusnya tidak mengalami penambahan, seperti sebelumnya PSBB ini juga. Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa, kenapa," kata Jokowi.
(miq/miq) Next Article Ini Kata Bos BNPB, Warga di Bawah 45 Tahun Bisa Beraktivitas?
"Secara umum PSBBB berhasil, seperti Makassar, lalu Tangerang Selatan efektivitasnya 75%, lalu DKI Jakarta juga cenderung menurun," katanya.
Kendati demikian, hingga saat ini beberapa wilayah dinilai belum efektif menjalan PSBB. Salah satunya akibat masih ada aktivitas di kawasan industri.
Untuk itu, BNPB bersama dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menyampaikan surat ke Kementerian Perindustrian agar setiap pabrik yang masih beroperasi wajib memiliki mesin PCR. Hal itu juga bertujuan mencegah timbulnya klaster baru Covid-19 seperti yang terjadi di pabrik-pabrik di Jawa Timur.
Hari ini, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan topik evaluasi pelaksanaan penerapan PSBB via konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Sampai dengan saat ini, sudah ada empat provinsi dan 72 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Di luar itu, ada juga provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan PSBB tapi menerapkan cari lain yang dinilai berhasil menekan penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19.
"Yang pertama, kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah baik yang menerapkan PSBB maupun tidak," ujar Jokowi.
Menurut dia, data kasus baru sebelum dan sesudah PSBB dilaksanakan bervariasi dan berbeda di tiap-tiap daerah.
"Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten namun tidak transisi. Tapi ada juga daerah yang penambahan kasus barunya turun tetapi juga belum konsisten dan fluktuatif. Juga ada daerah yang kasusnya tidak mengalami penambahan, seperti sebelumnya PSBB ini juga. Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa, kenapa," kata Jokowi.
(miq/miq) Next Article Ini Kata Bos BNPB, Warga di Bawah 45 Tahun Bisa Beraktivitas?
Most Popular