Lawan Covid-19, Anggaran Kementerian ini Dipangkas Rp44,58 T
Tito Bosnia & Daniel Siburian, CNBC Indonesia
11 May 2020 17:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 berimbas kepada pemangkasan anggaran sejumlah kementerian. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun total anggaran Kementerian PUPR yang dipangkas adalah sebesar Rp 44,58 triliun, sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian PUPR saat ini adalah sebesar Rp 75,63 triliun dari yang sebelumnya Rp 120,21 triliun.
Sejalan dengan pemangkasan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah melakukan realokasi dan refocusing program dan anggaran sebagai bentuk penyesuaian terhadap anggaran yang baru.
Salah satu bentuk realokasi yang dilakukan adalah penundaan paket-paket kontraktual yang belum lelang seperti penundaan rehabilitasi jaringan irigasi di Baro Raya dan penundaan kontrak penataan kawasan waterfront kota Pariaman, Sumatera Barat. Dari penundaan-penundaan paket ini, Kementerian PUPR berhasil memotong anggaran sebesar Rp 7,83 triliun.
Pemotongan anggaran juga dilakukan melalui rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak (multi years contract) yang berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 18,18 triliun.
Sedangkan untuk refocusing, Basuki menjelaskan kementerian mengalokasikan dana sebesar Rp 1,829 triliun yang bertujuan agar mitigasi dampak Covid-19 semakin jelas dirasakan.
Melalui refocusing, kementerian akan fokus ke program Padat Karya Tunai, salah satunya melalui penambahan lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) sebanyak 4 ribu lokasi. Hal itu dilakukan guna mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
"Kemudian untuk refocusing kami manfaatkan untuk mitigasi dampak Covid-19. misalnya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) menjadi 10 ribu lokasi, yang dulu disepakati 6 ribu kini ditambah 4 ribu lagi", ungkap Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020).
Sementara itu dari sisi unit organisasi, Sekretariat Jenderal mendapat pemangkasan yang paling besar, yaitu Rp 18 triliun, disusul Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 17,35 triliun dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp 16,54 triliun.
Beli karet petani
Kementerian PUPR juga menggenjot program padat karya melalui pembelian karet sebagai bahan baku aspal senilai Rp 100 miliar. Basuki mengatakan, pembelian karet dilakukan langsung kepada petani. Langkah ini pun turut dipuji oleh para anggota dewan, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada sektor usaha kecil dan menengah di daerah.
"Tentang cara pembelian karet, kami akan beli langsung ke petaninya, by name by address. Tidak ke pengumpul langsung tapi petaninya," kata Basuki.
Lebih lanjut, ia menjelaskan peran Perum Perhutani hanya sebagai wadah dalam proyek pembelian karet dengan anggaran Rp 100 miliar tersebut.
"Perhutani hanya sebagai wadahnya saja, tetapi kalau bisa kami (Kementerian PUPR) bisa membeli dan cek langsung," ujar Basuki.
Sebelumnya, Basuki juga menjelaskan pembelian akan dilakukan secara langsung melalui koperasi-koperasi petani di daerah penghasil karet. Di mana tercatat sejumlah wilayah sudah siap sebagai penyedia karet ini.
(miq/miq) Next Article Menteri PUPR Kecewa Normalisasi Sungai Masih Separuh Target
Adapun total anggaran Kementerian PUPR yang dipangkas adalah sebesar Rp 44,58 triliun, sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian PUPR saat ini adalah sebesar Rp 75,63 triliun dari yang sebelumnya Rp 120,21 triliun.
Sejalan dengan pemangkasan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah melakukan realokasi dan refocusing program dan anggaran sebagai bentuk penyesuaian terhadap anggaran yang baru.
Pemotongan anggaran juga dilakukan melalui rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak (multi years contract) yang berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 18,18 triliun.
Sedangkan untuk refocusing, Basuki menjelaskan kementerian mengalokasikan dana sebesar Rp 1,829 triliun yang bertujuan agar mitigasi dampak Covid-19 semakin jelas dirasakan.
Melalui refocusing, kementerian akan fokus ke program Padat Karya Tunai, salah satunya melalui penambahan lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) sebanyak 4 ribu lokasi. Hal itu dilakukan guna mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
"Kemudian untuk refocusing kami manfaatkan untuk mitigasi dampak Covid-19. misalnya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) menjadi 10 ribu lokasi, yang dulu disepakati 6 ribu kini ditambah 4 ribu lagi", ungkap Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020).
Sementara itu dari sisi unit organisasi, Sekretariat Jenderal mendapat pemangkasan yang paling besar, yaitu Rp 18 triliun, disusul Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 17,35 triliun dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp 16,54 triliun.
Beli karet petani
Kementerian PUPR juga menggenjot program padat karya melalui pembelian karet sebagai bahan baku aspal senilai Rp 100 miliar. Basuki mengatakan, pembelian karet dilakukan langsung kepada petani. Langkah ini pun turut dipuji oleh para anggota dewan, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada sektor usaha kecil dan menengah di daerah.
"Tentang cara pembelian karet, kami akan beli langsung ke petaninya, by name by address. Tidak ke pengumpul langsung tapi petaninya," kata Basuki.
Lebih lanjut, ia menjelaskan peran Perum Perhutani hanya sebagai wadah dalam proyek pembelian karet dengan anggaran Rp 100 miliar tersebut.
"Perhutani hanya sebagai wadahnya saja, tetapi kalau bisa kami (Kementerian PUPR) bisa membeli dan cek langsung," ujar Basuki.
Sebelumnya, Basuki juga menjelaskan pembelian akan dilakukan secara langsung melalui koperasi-koperasi petani di daerah penghasil karet. Di mana tercatat sejumlah wilayah sudah siap sebagai penyedia karet ini.
(miq/miq) Next Article Menteri PUPR Kecewa Normalisasi Sungai Masih Separuh Target
Most Popular