Bansos Sampai Data, 'Perang Urat' Anies Vs 4 Menteri Jokowi!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan sampai saat ini sudah 1,2 juta keluarga yang dijangkau oleh bantuan pemda.

"Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak," kata Anies dalam konferensi pers yang ditayangkan via akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020).

"Ada 1,6% dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan," imbuhnya.

Anies mengatakan, salah distribusi itu lantaran ada kesalahan data penerima bantuan. "Ada yang salah alamat, ada yang orang yang mampu, ada yang meninggal. Itu semua menjadi bahan untuk koreksi," ujarnya.

"Dalam waktu yang cukup singkat bisa mendistribusikan 98,4% pada keluarga yang tepat menurut saya itu suatu langkah yang harus kita apresiasi karena tidak mudah. Hanya 1,6% ini jadi bahan kita untuk mengkoreksi ke depan," pungkas Anies.

Pekan lalu, Anies juga melayani wawancara dengan media asing dari Australia yakni Sydney Morning Herald.

Dalam wawancara khusus tersebut, Anies buka-bukaan rasa frustasinya kepada pemerintah pusat terutama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ia menyoroti soal transparansi data terkait corona, yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Anies membuka bahwa pemda DKI sudah mengendus soal masuknya virus sejak awal Januari, ketika berita dari Wuhan sudah heboh. Saat itu, ia mengaku sudah menggelar rapat dengan beberapa rumah sakit di Jakarta.

"Kami menyebutnya pneunomia Wuhan, belum ada istilah covid-19 saat itu," ungkap Anies kepada media asing tersebut.

Anies curhat bagaimana saat kasus mulai terbaca dan melonjak namun pemda belum diizinkan melakukan tes ke warganya.

Setiap ada kasus, samplenya harus dikirim ke pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan hasilnya selalu negatif. Membuat Anies semakin penasaran.

Singgungannya dengan pemerintah pusat sejak awal kasus, dinilai belum berhenti sampai saat ini. Apalagi di saat pemerintah ingin menerapkan hidup normal lagi. Sementara menurut Anies, data yang ia terima belum meyakinkan bahwa warga sudah bisa hidup normal sedia kala.

"Datanya menunjukkan belum berakhir dalam waktu dekat, itu yang dikatakan pakar epidemiologi. Saat seperti ini, pemerintah harusnya mempercayai ilmuwan."

Anies, menurut media tersebut, juga mengekspresikan rasa frustasinya dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan dalam hal transparansi data.

"Dari sisi kami, transparan dan mengatakan sebenarnya ke publik adalah bentuk memberikan keamanan bagi warga. Namun Menteri Kesehatan memandang berbeda, menurutnya tranparansi hanya bikin panik."

(gus/gus)

Pages

Show All