Penumpang Numpuk di Bandara, AP II dan Kemenkes Kena 'Sentil'
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
08 May 2020 11:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Penumpukan penumpang penerbangan internasional sempat terjadi di terminal 3 Soekarno Hatta, Kamis 7 Mei 2020 siang hingga sore hari. Hal ini membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprotes kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Para penumpang ini merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru saja tiba di Tanah Air dari berbagai negara. Tercatat ada lebih dari 400 orang penumpang WNI yang sebagian besar adalah Pekerja Migran Indonesia yang tiba hampir bersamaan.
Mereka baru saja terbang menggunakan empat maskapai yang berbeda. Mereka harus melewati proses protokol kesehatan berupa pengecekan Health Alert Card, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan saturasi oksigen, wawancara per penumpang dan rapid test untuk WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal.
"Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 18 tahun 2020, diwajibkan kepada seluruh operator bandara untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat termasuk dengan mengatur jaga jarak penumpang baik di saat keberangkatan maupun kedatangan di semua lokasi di bandara," kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto melalui keterangan resmi yang dikutip, Jumat (8/5/20).
Namun, ternyata protokol itu melalui proses yang memakan waktu tidak sebentar sehingga terjadi antrean panjang yang menyebabkan penumpukan orang di beberapa titik. Ia memprotes kinerja Angkasa Pura (AP) II dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bawah Kemenkes.
Dia ingin AP II dan KKP lebih antisipatif terhadap jadwal kedatangan penumpang di bandara sehingga selalu siap dalam menerapkan protokol kesehatan terkait dengan penanganan Covid-19.
"Kami juga telah mengingatkan agar KKP yang berada di bawah Kementerian Kesehatan memberikan layanan yang lebih baik kepada para penumpang agar tidak terjadi antrean panjang," tegas Novie.
"KKP harus lebih cepat memberikan pelayanan dengan menambah lebih banyak sumber daya manusia di bandara, dan juga harus lebih baik dalam memberikan penjelasan tentang proses pengecekan kesehatan kepada seluruh penumpang," lanjutnya.
Dia juga menyerukan agar AP II harus lebih baik lagi dalam mengatur dan mengawasi penerapan jaga jarak di bandara. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi lagi penumpukan yang justru tidak selaras dengan protokol kesehatan.
"Kepada seluruh anggota masyarakat khususnya kepada penumpang yang mengalami antrean panjang, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Selanjutnya Kantor Otoritas Bandar Udara akan melaksanakan pengawasan lebih ketat terhadap hal ini guna menghindari kejadian serupa terulang kembali," tutup Novie.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui pengawasan terhadap para penumpang angkutan udara di bandara tidak maksimal. Selama ini, protokol kesehatan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kita memberikan suatu ilustrasi saja apa yang ada di bandara, jujur saja Kemenkes melalui KKP itu tidak maksimal di sana, sehingga banyak yang lolos," kata Budi Karya Sumadi dalam rapat bersama Komisi V DPR RI yang berlangsung virtual, Rabu (6/5/20).
Terkait hal ini, ia mengaku sudah menyampaikan arahan kepada Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin, yang merupakan operator Bandara Soekarno-Hatta. Dia ingin operator bandara ikut terlibat lebih aktif membantu petugas dari KKP Kemenkes.
"Nah oleh karenanya saya menugaskan AP II melalui Dirut. Pak Dirut, kita harus tanggung jawab kalau tidak ada petugas kesehatan. Saya sudah sampaikan sejak minggu lalu," kata Budi Karya.
Sementara itu, seiring kembali beroperasinya transportasi di semua moda, Budi Karya bilang tentu ada prosedur kesehatan yang juga dilakukan.
"Kalau tes Covid-19 itu memang suatu keharusan, tapi domainnya adalah di Kemenkes. Dan ada komando yang namanya gugus tugas, pak Doni. Oleh karenanya kita lakukan dengan ketat," tandasnya.
Dia bilang, pembukaan layanan transportasi sudah dibahas dalam sidang kabinet. Keputusan sidang dengan tegas bahwa ada sudut tes di setiap pusat layanan transportasi.
"Berkaitan dengan tes memang sudah diputuskan dalam sidang kabinet bahwa di bandara, stasiun, terminal itu ada corner test yang dikoordinir oleh Gugus Tugas. Sekali lagi bapak bapak komisi V agar berkoordinasi dengan komisi IX agar memastikan bahwa tugas KKP memang hadir di sana," serunya.
(hoi/hoi) Next Article Tak Penuhi Syarat, Ratusan Calon Penumpang Gagal Terbang
Para penumpang ini merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru saja tiba di Tanah Air dari berbagai negara. Tercatat ada lebih dari 400 orang penumpang WNI yang sebagian besar adalah Pekerja Migran Indonesia yang tiba hampir bersamaan.
Mereka baru saja terbang menggunakan empat maskapai yang berbeda. Mereka harus melewati proses protokol kesehatan berupa pengecekan Health Alert Card, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan saturasi oksigen, wawancara per penumpang dan rapid test untuk WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal.
"Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 18 tahun 2020, diwajibkan kepada seluruh operator bandara untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat termasuk dengan mengatur jaga jarak penumpang baik di saat keberangkatan maupun kedatangan di semua lokasi di bandara," kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto melalui keterangan resmi yang dikutip, Jumat (8/5/20).
Namun, ternyata protokol itu melalui proses yang memakan waktu tidak sebentar sehingga terjadi antrean panjang yang menyebabkan penumpukan orang di beberapa titik. Ia memprotes kinerja Angkasa Pura (AP) II dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bawah Kemenkes.
Dia ingin AP II dan KKP lebih antisipatif terhadap jadwal kedatangan penumpang di bandara sehingga selalu siap dalam menerapkan protokol kesehatan terkait dengan penanganan Covid-19.
"Kami juga telah mengingatkan agar KKP yang berada di bawah Kementerian Kesehatan memberikan layanan yang lebih baik kepada para penumpang agar tidak terjadi antrean panjang," tegas Novie.
"KKP harus lebih cepat memberikan pelayanan dengan menambah lebih banyak sumber daya manusia di bandara, dan juga harus lebih baik dalam memberikan penjelasan tentang proses pengecekan kesehatan kepada seluruh penumpang," lanjutnya.
Dia juga menyerukan agar AP II harus lebih baik lagi dalam mengatur dan mengawasi penerapan jaga jarak di bandara. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi lagi penumpukan yang justru tidak selaras dengan protokol kesehatan.
"Kepada seluruh anggota masyarakat khususnya kepada penumpang yang mengalami antrean panjang, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Selanjutnya Kantor Otoritas Bandar Udara akan melaksanakan pengawasan lebih ketat terhadap hal ini guna menghindari kejadian serupa terulang kembali," tutup Novie.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui pengawasan terhadap para penumpang angkutan udara di bandara tidak maksimal. Selama ini, protokol kesehatan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kita memberikan suatu ilustrasi saja apa yang ada di bandara, jujur saja Kemenkes melalui KKP itu tidak maksimal di sana, sehingga banyak yang lolos," kata Budi Karya Sumadi dalam rapat bersama Komisi V DPR RI yang berlangsung virtual, Rabu (6/5/20).
Terkait hal ini, ia mengaku sudah menyampaikan arahan kepada Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin, yang merupakan operator Bandara Soekarno-Hatta. Dia ingin operator bandara ikut terlibat lebih aktif membantu petugas dari KKP Kemenkes.
"Nah oleh karenanya saya menugaskan AP II melalui Dirut. Pak Dirut, kita harus tanggung jawab kalau tidak ada petugas kesehatan. Saya sudah sampaikan sejak minggu lalu," kata Budi Karya.
Sementara itu, seiring kembali beroperasinya transportasi di semua moda, Budi Karya bilang tentu ada prosedur kesehatan yang juga dilakukan.
"Kalau tes Covid-19 itu memang suatu keharusan, tapi domainnya adalah di Kemenkes. Dan ada komando yang namanya gugus tugas, pak Doni. Oleh karenanya kita lakukan dengan ketat," tandasnya.
Dia bilang, pembukaan layanan transportasi sudah dibahas dalam sidang kabinet. Keputusan sidang dengan tegas bahwa ada sudut tes di setiap pusat layanan transportasi.
"Berkaitan dengan tes memang sudah diputuskan dalam sidang kabinet bahwa di bandara, stasiun, terminal itu ada corner test yang dikoordinir oleh Gugus Tugas. Sekali lagi bapak bapak komisi V agar berkoordinasi dengan komisi IX agar memastikan bahwa tugas KKP memang hadir di sana," serunya.
(hoi/hoi) Next Article Tak Penuhi Syarat, Ratusan Calon Penumpang Gagal Terbang
Most Popular