Sedih... Ini Curahan Hati Sri Mulyani Soal Bansos
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
06 May 2020 19:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sudah mengantisipasi pertumbuhan ekonomi pada 2020 dengan skenario sangat berat hingga minus 0,4%. Pasalnya, bantuan sosial pun tidak bisa membantu penurunan konsumsi yang terjadi di masa pandemi covid-19 saat ini.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5/2020).
Menurut Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% ditopang dari sektor konsumsi. Sementara dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 pertumbuhan konsumsi di Indonesia hanya mencapai 2,84%.
"Kalau dari Rp 9000 triliun [nilai konsumsi RI tahun lalu], dan nilai konsumsi Rp 5.000 triliun di Jawa dan mereka mengalami kontraksi, maka kalaupun ada bansos Rp 110 triliun tidak bisa subsitusi penurunan konsumsi dari Rp 5.000 triliun tersebut," jelas Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual, Rabu (6/5/2020).
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat ini sudah mulai meluas dan itu terjadi pada minggu kedua Maret 2020. Sudah pasti, ekonomi pada kuartal II-2020 juga masih akan tertekan, karena diperkirakan konsumsi akan jauh lebih besar penurunannya.
Sementara Jakarta dan Jawa menyumbang 55% pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dari angka tersebut, sekitar Rp 5.000 triliun berada di Jawa dan Jabodetabek. Jika terjadi penurunan 10% dari tingkat konsumsi tersebut, maka menjadi penurunan angka yang cukup besar.
Makanya kata Sri Mulyani, pemerintah telah memutuskan penambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp405,1 triliun.
Total anggaran ini akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang Kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Meski bantuan sosial dinilai tidak mampu menambal pengurangan potensi pertumbuhan konsumsi, namun berbagai bantuan sosial lainnya diharapkan mampu menjadi bantalan dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak PHK dan kehilangan pekerjaan.
"Social safety net, bansos kan meluas. Pemerintah mengcover minimal tiga bulan, bahkan ada yang sampai enam bulan dan sembilan bulan sampai Desember. Ini kita harap cukup memberi bantalan sosial, tidak berarti bisa substitusi angka konsumsi Rp 5.000 triliun yang di Jawa dan Jabodetabek tadi. Namun bisa mengurangi mereka yang terdampak PHK dan kehilangan pekerjaan," ucapnya.
(dru) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5/2020).
Menurut Sri Mulyani pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% ditopang dari sektor konsumsi. Sementara dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 pertumbuhan konsumsi di Indonesia hanya mencapai 2,84%.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat ini sudah mulai meluas dan itu terjadi pada minggu kedua Maret 2020. Sudah pasti, ekonomi pada kuartal II-2020 juga masih akan tertekan, karena diperkirakan konsumsi akan jauh lebih besar penurunannya.
Sementara Jakarta dan Jawa menyumbang 55% pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dari angka tersebut, sekitar Rp 5.000 triliun berada di Jawa dan Jabodetabek. Jika terjadi penurunan 10% dari tingkat konsumsi tersebut, maka menjadi penurunan angka yang cukup besar.
Makanya kata Sri Mulyani, pemerintah telah memutuskan penambahan alokasi pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp405,1 triliun.
Total anggaran ini akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang Kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial termasuk untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Meski bantuan sosial dinilai tidak mampu menambal pengurangan potensi pertumbuhan konsumsi, namun berbagai bantuan sosial lainnya diharapkan mampu menjadi bantalan dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak PHK dan kehilangan pekerjaan.
"Social safety net, bansos kan meluas. Pemerintah mengcover minimal tiga bulan, bahkan ada yang sampai enam bulan dan sembilan bulan sampai Desember. Ini kita harap cukup memberi bantalan sosial, tidak berarti bisa substitusi angka konsumsi Rp 5.000 triliun yang di Jawa dan Jabodetabek tadi. Namun bisa mengurangi mereka yang terdampak PHK dan kehilangan pekerjaan," ucapnya.
(dru) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
Most Popular