Sri Mulyani Janji Berikan Modal Kerja untuk UMKM
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
06 May 2020 18:31
Jakarta, CNBC Indoensia - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai stimulus pemberan modal kerja kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Namun Sri Mulyani mengaku tidak akan sanggup apabila harus memberikan modal kerja kepada 60 juta UMKM yang ada di Indonesia.
"Kalau kita bicara UMKM yang 60 juta lebih, mungkin tidak semua ditangani oleh pemerintah sendiri. Jadi pemulihan ekonomi nasional ini butuh anggaran luar biasa, tidak semuanya akan hilang dalam betuk kredit baru, dan mungkin akan bisa dikembalikan lagi," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (6/5/2020).
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berserta kabinetnya memutuskan untuk menganggarkan Rp 150 triliun sebagai pemulihan ekonomi nasional, difokuskan pada UMKM.
Sejauh ini, kata Sri Mulyani pihaknya masih mengkalkulasi berapa sebenarnya kebutuhan modal kerja ini. Pasalnya memang meski sudah ada relaksasi pembebasan cicilan kredit kepada UMKM, tapi kenyataannya UMKM tidak memiliki kemampuan untuk menyambung nyawanya atau bertahan menjalankan bisnisnya.
"Jadi kita menggunakan Rp 150 triliun di sidang kabinet. Termasuk penghitungan memberikan kredit modal kerja, karena ini penting juga dan terutama untuk UMKM. Kalau misal kredit mereka saja mencapai Rp 1.200 triliun sampai Rp 1.800 triliun, katakanlah kebutuhan modalny 25%, berapa yang harus dilakukan dan diberikan jaminan," Sri Mulyani melanjutkan.
Kendati demikian, Sri Mulyani memastikan, modal kerja untuk UMKM ini akan memberikan tekanan kepada APBN 2020, apakah itu dengan memberikan penjaminan, pembayaran premi, asuransi untuk kredit macet, atau dalam penempatan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
"PP-nya sedang kita finalkan dan angkanya sedang kita kaji utk bisa diselesaikan dan pastikan akan beban pada apbn 2020, baik di below atau above the line," tuturnya.
Above the line kata Sri Mulyani termasuk untuk subsidi-subsidi bunga dan juga pembayaran premi agar bank bersedia dan mau memberikan kredit modal. Sementara dari below the line dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN) yang jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun.
(dru) Next Article Jokowi Kecewa! Pemberdayaan UMKM Masih Belum Terarah
Namun Sri Mulyani mengaku tidak akan sanggup apabila harus memberikan modal kerja kepada 60 juta UMKM yang ada di Indonesia.
"Kalau kita bicara UMKM yang 60 juta lebih, mungkin tidak semua ditangani oleh pemerintah sendiri. Jadi pemulihan ekonomi nasional ini butuh anggaran luar biasa, tidak semuanya akan hilang dalam betuk kredit baru, dan mungkin akan bisa dikembalikan lagi," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (6/5/2020).
Sejauh ini, kata Sri Mulyani pihaknya masih mengkalkulasi berapa sebenarnya kebutuhan modal kerja ini. Pasalnya memang meski sudah ada relaksasi pembebasan cicilan kredit kepada UMKM, tapi kenyataannya UMKM tidak memiliki kemampuan untuk menyambung nyawanya atau bertahan menjalankan bisnisnya.
"Jadi kita menggunakan Rp 150 triliun di sidang kabinet. Termasuk penghitungan memberikan kredit modal kerja, karena ini penting juga dan terutama untuk UMKM. Kalau misal kredit mereka saja mencapai Rp 1.200 triliun sampai Rp 1.800 triliun, katakanlah kebutuhan modalny 25%, berapa yang harus dilakukan dan diberikan jaminan," Sri Mulyani melanjutkan.
Kendati demikian, Sri Mulyani memastikan, modal kerja untuk UMKM ini akan memberikan tekanan kepada APBN 2020, apakah itu dengan memberikan penjaminan, pembayaran premi, asuransi untuk kredit macet, atau dalam penempatan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
"PP-nya sedang kita finalkan dan angkanya sedang kita kaji utk bisa diselesaikan dan pastikan akan beban pada apbn 2020, baik di below atau above the line," tuturnya.
Above the line kata Sri Mulyani termasuk untuk subsidi-subsidi bunga dan juga pembayaran premi agar bank bersedia dan mau memberikan kredit modal. Sementara dari below the line dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN) yang jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun.
(dru) Next Article Jokowi Kecewa! Pemberdayaan UMKM Masih Belum Terarah
Most Popular