3 Penumpang Positif Covid-19, KRL Perlu Disetop Nih?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
05 May 2020 15:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 3 penumpang KRL Jabodetabek diketahui positif virus corona (Covid-19). Usulan untuk penghentian operasional KRL pun kembali mencuat.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai, setop operasi KRL harus dibarengi dengan penyediaan layanan transportasi alternatif.
"Jika KRL dihentikan, Pemda yang mengusulkan harus mencarikan angkutan alternatif," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (5/5/20).
Pasalnya, warga yang masih banyak memakai KRL ini menurutnya merupakan para pelanggan yang bekerja di Jakarta pada sektor strategis. Dengan begitu, dia menilai, kalau KRL dihentikan tanpa adanya alternatif, maka akan ada masalah baru di Jakarta.
"Jika mereka bekerja di sektor kesehatan, perbankan, energi tentunya akan membuat lumpuh aktivitas Kota Jakarta," tandasnya.
Apalagi, bagi pekerja sektor tersebut, selama masa pandemi Covid-19 ini tidak ada penyediaan tempat tinggal di dekat lokasi bekerja. Artinya, setiap hari mereka harus pulang pergi ke rumah dan tempat kerja.
"Tidak semua yang bekerja di sektor kesehatan mendapat tempat tinggal di Jakarta, yang dapat tempat tinggal itu kan yang melayani pasien Covid-19," ujarnya.
Di sisi lain, layanan kesehatan di luar penanganan Covid-19 tetap dibutuhkan. Terutama bagi warga Jakarta, sedangkan pekerja medisnya bukanlah orang yang tinggal di Jakarta.
"Ada warga Jakarta yang rutin transfusi darah bagi yang sakit ginjal, bisa tidak terlayani," bebernya.
Tak hanya di sektor kesehatan, para pengguna KRL juga berasal dari sektor strategis lainnya. Sektor ini tidak bisa dihentikan karena tetap harus memberikan layanan publik.
"Yang bekerja di PLTU Tanjung Priok tidak masuk kerja, Jakarta bisa padam bahkan se-Pulau Jawa nantinya. Pegawai pemadam kebakaran tidak bisa bekerja, tiba-tiba ada kebakaran di Jakarta, tidak ada yang memadamkan," urainya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menilai masih ada kepadatan penumpang di Stasiun Bogor, utamanya pada pagi hari. Meski memang sudah berkurang 60% dari hari-hari biasanya. Namun, sebanyak 40% ini adalah orang-orang yang bekerja di sektor yang dikecualikan seperti perbankan, cleaning service, apotek, minimarket, dan logistik.
Ia menyatakan, harus ada evaluasi kebijakan agar PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang sedang berlangsung tidak menjadi hal yang sia-sia. Bahkan termasuk langkah yang ekstrem sekalipun.
"Jadi opsi pertama paling ideal adalah setop [operasional KRL] total. kedua, memperketat di sini [stasiun]. ketiga mungkin dievaluasi layanan gerbong dan jadwalnya semaksimal mungkin," jelasnya.
Berdasarkan kajian epidemiologi, kata dia, yang terpapar Covid-19 itu mayoritas dari kerumunan seperti stasiun dan pasar.
"Kerja keras kita di PSBB ini adalah stasiun dan pasar. Terbaru, hasil tes swab 3 orang dinyatakan positif kemarin itu kan dari stasiun. Dan ini Orang Tanpa Gejala [OTG], dia berkeliaran tapi bisa mematikan orang," katanya.
Selain itu, perusahaan pun diminta untuk bisa lebih tanggap dalam mengkoordinir karyawannya dalam menjalankan protokol kesehatan. Bima menyoroti opsi memaksimalkan layanan antar jemput dari perusahaan yang dikecualikan boleh beroperasi.
"Perusahaan, pabrik atau unit ekonomi apapun silahkan menyediakan layanan bagi karyawannya. Jadi lebih terkontrol," katanya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menyinggung soal penularan virus corona di kereta. Ia mengaku sudah melaporkan persoalan ini ke pemerintah pusat.
"3 positif covid dari 325 penumpang KRL Bogor-Jakarta yg kami sampling dgn test swab PCR. Ini artinya KRL yg masih padat bisa menjadi transportasi OTG pembawa virus. PSBB bisa gagal. Sdh dilaporkan ke gugus tugas pusat & kemenhub. Semoga ada respon terukur dari pihak operator KRL," kata pria yang biasa disapa Kang Emil ini dalam akun Twitternya, Senin (4/5).
(hoi/hoi) Next Article Ada Perubahan, Ini Jalur Baru KRL Jabodetabek
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai, setop operasi KRL harus dibarengi dengan penyediaan layanan transportasi alternatif.
"Jika KRL dihentikan, Pemda yang mengusulkan harus mencarikan angkutan alternatif," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (5/5/20).
"Jika mereka bekerja di sektor kesehatan, perbankan, energi tentunya akan membuat lumpuh aktivitas Kota Jakarta," tandasnya.
Apalagi, bagi pekerja sektor tersebut, selama masa pandemi Covid-19 ini tidak ada penyediaan tempat tinggal di dekat lokasi bekerja. Artinya, setiap hari mereka harus pulang pergi ke rumah dan tempat kerja.
"Tidak semua yang bekerja di sektor kesehatan mendapat tempat tinggal di Jakarta, yang dapat tempat tinggal itu kan yang melayani pasien Covid-19," ujarnya.
Di sisi lain, layanan kesehatan di luar penanganan Covid-19 tetap dibutuhkan. Terutama bagi warga Jakarta, sedangkan pekerja medisnya bukanlah orang yang tinggal di Jakarta.
"Ada warga Jakarta yang rutin transfusi darah bagi yang sakit ginjal, bisa tidak terlayani," bebernya.
Tak hanya di sektor kesehatan, para pengguna KRL juga berasal dari sektor strategis lainnya. Sektor ini tidak bisa dihentikan karena tetap harus memberikan layanan publik.
"Yang bekerja di PLTU Tanjung Priok tidak masuk kerja, Jakarta bisa padam bahkan se-Pulau Jawa nantinya. Pegawai pemadam kebakaran tidak bisa bekerja, tiba-tiba ada kebakaran di Jakarta, tidak ada yang memadamkan," urainya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menilai masih ada kepadatan penumpang di Stasiun Bogor, utamanya pada pagi hari. Meski memang sudah berkurang 60% dari hari-hari biasanya. Namun, sebanyak 40% ini adalah orang-orang yang bekerja di sektor yang dikecualikan seperti perbankan, cleaning service, apotek, minimarket, dan logistik.
Ia menyatakan, harus ada evaluasi kebijakan agar PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang sedang berlangsung tidak menjadi hal yang sia-sia. Bahkan termasuk langkah yang ekstrem sekalipun.
"Jadi opsi pertama paling ideal adalah setop [operasional KRL] total. kedua, memperketat di sini [stasiun]. ketiga mungkin dievaluasi layanan gerbong dan jadwalnya semaksimal mungkin," jelasnya.
Berdasarkan kajian epidemiologi, kata dia, yang terpapar Covid-19 itu mayoritas dari kerumunan seperti stasiun dan pasar.
"Kerja keras kita di PSBB ini adalah stasiun dan pasar. Terbaru, hasil tes swab 3 orang dinyatakan positif kemarin itu kan dari stasiun. Dan ini Orang Tanpa Gejala [OTG], dia berkeliaran tapi bisa mematikan orang," katanya.
Selain itu, perusahaan pun diminta untuk bisa lebih tanggap dalam mengkoordinir karyawannya dalam menjalankan protokol kesehatan. Bima menyoroti opsi memaksimalkan layanan antar jemput dari perusahaan yang dikecualikan boleh beroperasi.
"Perusahaan, pabrik atau unit ekonomi apapun silahkan menyediakan layanan bagi karyawannya. Jadi lebih terkontrol," katanya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menyinggung soal penularan virus corona di kereta. Ia mengaku sudah melaporkan persoalan ini ke pemerintah pusat.
"3 positif covid dari 325 penumpang KRL Bogor-Jakarta yg kami sampling dgn test swab PCR. Ini artinya KRL yg masih padat bisa menjadi transportasi OTG pembawa virus. PSBB bisa gagal. Sdh dilaporkan ke gugus tugas pusat & kemenhub. Semoga ada respon terukur dari pihak operator KRL," kata pria yang biasa disapa Kang Emil ini dalam akun Twitternya, Senin (4/5).
(hoi/hoi) Next Article Ada Perubahan, Ini Jalur Baru KRL Jabodetabek
Most Popular