Sehari Masih Tambah 300 Kasus Corona, PSBB Mau Dilonggarkan?
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
04 May 2020 03:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah untuk membendung penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19. Pilihan itu diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Namun, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah bersiap melakukan modifikasi terhadap PSBB. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud saat siaran langsung melalui Instagram-nya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020).
"Nanti akan diadakan. Sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran. Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya dan seterusnya," lanjutnya.
Selain itu, menurut Mahfud, relaksasi PSBB dipicu oleh kenyataan masyarakat yang terlalu dikekang akan stres. Stres, kata dia, akan membuat imunitas orang menurun sehingga dapat tertular virus corona baru penyebab Covid-19.
Lebih lanjut, Ia meminta kepada warga agar mengerjakan segala sesuatu dengan sabar saat pandemi Covid-19.
"Yang diperlukan sekarang adalah kebersamaan, tidak ada lagi hierarki atau apa namanya struktur hubungan antara orang dengan orang lain yang satu lebih tinggi yang satu lebih rendah. Sekarang ini sama, sama-sama posisinya di depan Covid-19 itu sama," ujar Mahfud.
"Siapapun yang lengah akan diserang. Oleh sebab itu kita harus saling sama-sama menjaga. Jangan biarkan ditulari orang lain, jangan juga menulari orang lain. Nah itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," lanjutnya.
Sejumlah kalangan mengkritik rencana Mahfud yang hendak melonggarkan PSBB.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mempertanyakan alasan Mahfud yang bilang PSBB membuat warga kesulitan berbelanja.
"Nggak ada ah (warga sulit berbelanja), bukan. Coba saja dihitung, dilihat, mana orang yang nggak bisa belanja, orang pasar masih buka kok. Nggak ada, nggak ada penutupan pasar, siapa bilang ada penutupan pasar. Coba cari di seluruh Indonesia, susah belanja di mana gitu," kata Dedie, ketika dihubungi, Minggu (3/5/2020).
"Tanyain, tanya sama Pak Mahfud Md, susah belanja di mana? Pasar mana yang tutup?," lanjutnya seperti dikutip detik.com.
Dedie menjelaskan, pasar dan toko yang bergerak di bidang kebutuhan dasar atau bahan pokok, masih beroperasi selama penerapan PSBB. Tempat makan pun masih buka, namun dengan sistem pelayanan delivery.
Menurut Dedie, sudah banyak kelonggaran yang diberikan selama penerapan PSBB. Dedie pun mengatakan ada delapan sektor yang dikecualikan selama penerapan PSBB. Delapan sektor ini, lanjut dia, merepresentasikan 70 persen kehidupan masyarakat. Dedie pun mengatakan pemberlakuan PSBB saat ini sudah memadai.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mengkritik rencana Mahfud. Apalagi salah satu alasan Mahfud adalah PSBB membuat masyarakat stres.
"Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas," kata Irwan kepada wartawan, Minggu (3/5/2020), seperti dikutip detik.com.
"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan, sehingga tidak efektif. Jika pun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," imbuhnya.
Lebih lanjut, Irwan bilang sejak awal pemerintah tidak pernah serius menangani Covid-19.
"Amburadul dari awal. Parameter melihatnya sangat mudah. Di awal meremehkan COVID-19, malah menggenjot kunjungan wisata, bahkan dengan subsidi APBN 2020. Kemudian saat di awal Maret ada yang positif, kemudian ada yang meninggal, opsi yang dipilih justru PSBB bukan karantina wilayah alias lockdown," katanya.
"Lihat saja aturan PSBB dan turunannya oleh pemerintah, semuanya tidak jelas dan multi tafsir. Pemerintah sangat terlihat lebih mementingkan ekonomi dan penyelamatan kekuasaan dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia," lanjut Irwan.
Data terbaru, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto melaporkan perkembangan perihal Covid-19 hingga Minggu (3/5/2020) pukul 12.00 WIB. Berdasarkan data, ada penambahan 349 kasus konfirmasi positif sehingga menjadi total 11.192.
(miq/dru) Next Article Pemerintah Mau Longgarkan Penerapan PSBB, Setuju?
Namun, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah bersiap melakukan modifikasi terhadap PSBB. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud saat siaran langsung melalui Instagram-nya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020).
 Foto: Menteri Polhukam Mahfud MD (Reuters/Willy Kurniawan)Mahfud MD, who was appointed as Indonesian Chief Security Minister, gestures during the announcement of the new cabinet at the Merdeka Palace in Jakarta, Indonesia, October 23, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan |
Selain itu, menurut Mahfud, relaksasi PSBB dipicu oleh kenyataan masyarakat yang terlalu dikekang akan stres. Stres, kata dia, akan membuat imunitas orang menurun sehingga dapat tertular virus corona baru penyebab Covid-19.
Lebih lanjut, Ia meminta kepada warga agar mengerjakan segala sesuatu dengan sabar saat pandemi Covid-19.
"Yang diperlukan sekarang adalah kebersamaan, tidak ada lagi hierarki atau apa namanya struktur hubungan antara orang dengan orang lain yang satu lebih tinggi yang satu lebih rendah. Sekarang ini sama, sama-sama posisinya di depan Covid-19 itu sama," ujar Mahfud.
"Siapapun yang lengah akan diserang. Oleh sebab itu kita harus saling sama-sama menjaga. Jangan biarkan ditulari orang lain, jangan juga menulari orang lain. Nah itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," lanjutnya.
Sejumlah kalangan mengkritik rencana Mahfud yang hendak melonggarkan PSBB.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mempertanyakan alasan Mahfud yang bilang PSBB membuat warga kesulitan berbelanja.
"Nggak ada ah (warga sulit berbelanja), bukan. Coba saja dihitung, dilihat, mana orang yang nggak bisa belanja, orang pasar masih buka kok. Nggak ada, nggak ada penutupan pasar, siapa bilang ada penutupan pasar. Coba cari di seluruh Indonesia, susah belanja di mana gitu," kata Dedie, ketika dihubungi, Minggu (3/5/2020).
"Tanyain, tanya sama Pak Mahfud Md, susah belanja di mana? Pasar mana yang tutup?," lanjutnya seperti dikutip detik.com.
Dedie menjelaskan, pasar dan toko yang bergerak di bidang kebutuhan dasar atau bahan pokok, masih beroperasi selama penerapan PSBB. Tempat makan pun masih buka, namun dengan sistem pelayanan delivery.
Menurut Dedie, sudah banyak kelonggaran yang diberikan selama penerapan PSBB. Dedie pun mengatakan ada delapan sektor yang dikecualikan selama penerapan PSBB. Delapan sektor ini, lanjut dia, merepresentasikan 70 persen kehidupan masyarakat. Dedie pun mengatakan pemberlakuan PSBB saat ini sudah memadai.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mengkritik rencana Mahfud. Apalagi salah satu alasan Mahfud adalah PSBB membuat masyarakat stres.
"Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas," kata Irwan kepada wartawan, Minggu (3/5/2020), seperti dikutip detik.com.
"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan, sehingga tidak efektif. Jika pun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," imbuhnya.
Lebih lanjut, Irwan bilang sejak awal pemerintah tidak pernah serius menangani Covid-19.
"Amburadul dari awal. Parameter melihatnya sangat mudah. Di awal meremehkan COVID-19, malah menggenjot kunjungan wisata, bahkan dengan subsidi APBN 2020. Kemudian saat di awal Maret ada yang positif, kemudian ada yang meninggal, opsi yang dipilih justru PSBB bukan karantina wilayah alias lockdown," katanya.
"Lihat saja aturan PSBB dan turunannya oleh pemerintah, semuanya tidak jelas dan multi tafsir. Pemerintah sangat terlihat lebih mementingkan ekonomi dan penyelamatan kekuasaan dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia," lanjut Irwan.
Data terbaru, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto melaporkan perkembangan perihal Covid-19 hingga Minggu (3/5/2020) pukul 12.00 WIB. Berdasarkan data, ada penambahan 349 kasus konfirmasi positif sehingga menjadi total 11.192.
(miq/dru) Next Article Pemerintah Mau Longgarkan Penerapan PSBB, Setuju?
Most Popular