Data Selalu Kacau, BLT Ada yang Dapat 'Double'
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
27 April 2020 15:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkap adanya potensi para penerima bantuan sembako maupun bantuan tunai menerima bantuan ganda atau double karena adanya distribusi bantuan sosial yang dianggap belum merata bagi warga.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengemukakan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat memang harus diatur dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan. Bahkan, kondisi ini sudah terjadi di lapangan.
"Ada satu keluarga yang sudah terima bansos tunai dari Kemensos Rp 600.000, dia terima lagi bansos tunai dari dana desa Rp 600.000. Ini harus kita hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah," kata Juliari dalam konferensi pers, Senin (27/4/2020).
Juliari pun tak menampik bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak semuanya bisa disalurkan ke masyarakat. Pasalnya, pihak yang paling mengetahui betul pendataan warga adalah pemerintah daerah.
Maka dari itu, pemerintah pun menyatakan bahwa distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar bantuan bisa tepat sasaran dan merata.
"Data penerima bansos itu kami memberikan keleluasaan untuk seluruh pemerintah daerah tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu. Jadi pemda juga silahkan," katanya.
"Kami tahu, teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini telah menyalurkan dua jenis bantuan sosial. Pertama, bantuan paket sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan dua kali per bulan kepada 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di DKI Jakarta dan 600.000 KPM di Bodetabek.
Kedua, pemerintah memberikan bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 600.000 per KPM yang disalurkan kepada 9 juta KPM di luar penerima program PKH maupun bantuan sembako di 33 provinsi.
(dru) Next Article Cerita Sri Mulyani Soal Dana BLT Dipakai Buat Bayar DP Motor
Menteri Sosial Juliari Batubara mengemukakan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat memang harus diatur dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan. Bahkan, kondisi ini sudah terjadi di lapangan.
"Ada satu keluarga yang sudah terima bansos tunai dari Kemensos Rp 600.000, dia terima lagi bansos tunai dari dana desa Rp 600.000. Ini harus kita hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah," kata Juliari dalam konferensi pers, Senin (27/4/2020).
Juliari pun tak menampik bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak semuanya bisa disalurkan ke masyarakat. Pasalnya, pihak yang paling mengetahui betul pendataan warga adalah pemerintah daerah.
Maka dari itu, pemerintah pun menyatakan bahwa distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar bantuan bisa tepat sasaran dan merata.
"Data penerima bansos itu kami memberikan keleluasaan untuk seluruh pemerintah daerah tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu. Jadi pemda juga silahkan," katanya.
"Kami tahu, teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini telah menyalurkan dua jenis bantuan sosial. Pertama, bantuan paket sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan dua kali per bulan kepada 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di DKI Jakarta dan 600.000 KPM di Bodetabek.
Kedua, pemerintah memberikan bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 600.000 per KPM yang disalurkan kepada 9 juta KPM di luar penerima program PKH maupun bantuan sembako di 33 provinsi.
(dru) Next Article Cerita Sri Mulyani Soal Dana BLT Dipakai Buat Bayar DP Motor
Most Popular