Jokowi Larang Mudik, Polri Siapkan Operasi Khusus Covid-19
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
22 April 2020 15:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyatakan bahwa mudik Lebaran tahun ini dilarang. Pihak kepolisian pun menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk mencegah beberapa kerawanan yang berpotensi timbul akibat kebijakan ini.
Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Indra Jafar menjelaskan, operasi yang biasanya dilakukan setiap tahun, yakni Operasi Ketupat, dimodifikasi menjadi Operasi Ketupat Covid-19. Mekanisme penerapannya pun mengalami beberapa perubahan.
"Khususnya dari cara bertindak, termasuk juga tujuan dari operasi ini. Ini akan mengalami perubahan. Tujuannya membantu jajaran wilayah untuk memutus serta mencegah wabah Covid-19 ini," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (22/4/20).
Dia menambahkan, selain Operasi Ketupat Covid-19, ada pula Operasi Aman Nusa II. Sasarannya adalah mengamankan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Ini yang sudah dilakukan. Kemudian Polri membentuk satgas-satgas dalam rangka untuk monitoring efek daripada Covid-19," imbuhnya.
Ia menyebut, wabah Covid-19 ini berdampak pada ekonomi masyarakat. Karenanya, pembentukan satgas tersebut sekaligus untuk memantau ketersediaan pangan, serta stabilitas harga di pasaran.
"Satgas banyak dibentuk, terkait penegakan hukum sampai pemantauan pangan. Di mana ada peningkatan harga sembako, ini tentunya perlu dikendalikan," urainya.
Sementara itu, dalam Operasi Ketupat Covid-19 ini nanti, jadwalnya akan berlangsung 38 hari. Namun dia belum bisa menyebutkan tanggal pelaksanaan secara rinci karena masih dalam tahap finalisasi perencanaan.
Sebagai gambaran, dia bilang, operasi ini akan berlangsung dengan mendirikan cek poin. Jumlahnya saat ini masih diinventarisir. Cek poin ini akan berada di beberapa ruas gerbang tol, dan titik jalan arteri dalam rangka membatasi orang agar tidak mudik.
"Kerawanan yang akan muncul dengan adanya pembatasan ini, perlu menghindari konflik di lapangan. Karena kemarin sudah ada contoh pada saat PSBB, ada reaksi masyarakat yang mau pulang kampung bahwa mereka beralasan tidak punya kegiatan di kota," katanya.
"Sementara anak istri sudah ada di daerah atau keluarganya memang di daerah. Ini yang menjadi alasan. Kadang kala ini menjadi konflik di lapangan. Petugas nantinya akan menekankan persuasif agar masyarakat memahami," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kenali Ciri & Gejala Virus Corona, Ini Penjelasan IDI
Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Indra Jafar menjelaskan, operasi yang biasanya dilakukan setiap tahun, yakni Operasi Ketupat, dimodifikasi menjadi Operasi Ketupat Covid-19. Mekanisme penerapannya pun mengalami beberapa perubahan.
"Khususnya dari cara bertindak, termasuk juga tujuan dari operasi ini. Ini akan mengalami perubahan. Tujuannya membantu jajaran wilayah untuk memutus serta mencegah wabah Covid-19 ini," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (22/4/20).
"Ini yang sudah dilakukan. Kemudian Polri membentuk satgas-satgas dalam rangka untuk monitoring efek daripada Covid-19," imbuhnya.
Ia menyebut, wabah Covid-19 ini berdampak pada ekonomi masyarakat. Karenanya, pembentukan satgas tersebut sekaligus untuk memantau ketersediaan pangan, serta stabilitas harga di pasaran.
"Satgas banyak dibentuk, terkait penegakan hukum sampai pemantauan pangan. Di mana ada peningkatan harga sembako, ini tentunya perlu dikendalikan," urainya.
Sementara itu, dalam Operasi Ketupat Covid-19 ini nanti, jadwalnya akan berlangsung 38 hari. Namun dia belum bisa menyebutkan tanggal pelaksanaan secara rinci karena masih dalam tahap finalisasi perencanaan.
Sebagai gambaran, dia bilang, operasi ini akan berlangsung dengan mendirikan cek poin. Jumlahnya saat ini masih diinventarisir. Cek poin ini akan berada di beberapa ruas gerbang tol, dan titik jalan arteri dalam rangka membatasi orang agar tidak mudik.
"Kerawanan yang akan muncul dengan adanya pembatasan ini, perlu menghindari konflik di lapangan. Karena kemarin sudah ada contoh pada saat PSBB, ada reaksi masyarakat yang mau pulang kampung bahwa mereka beralasan tidak punya kegiatan di kota," katanya.
"Sementara anak istri sudah ada di daerah atau keluarganya memang di daerah. Ini yang menjadi alasan. Kadang kala ini menjadi konflik di lapangan. Petugas nantinya akan menekankan persuasif agar masyarakat memahami," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kenali Ciri & Gejala Virus Corona, Ini Penjelasan IDI
Most Popular