Ternyata, Ini Alasan Kemenhub Tolak Hentikan Operasional KRL
Ratu Rina Windarty, CNBC Indonesia
22 April 2020 15:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan sudah memutuskan untuk tidak menghentikan operasional kereta rel listrik (KRL) di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Commuter Line masih tetap beroperasi normal kendati wilayah Jabodetabek telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Sigit Irfansyah mengatakan operasional KRL tidak bisa dihentikan karena masih banyak masyarakat yang memilih KRL sebagai moda transportasi. Jika sampai dilakukan, Kemenhub khawatir akan terjadi penumpukan penumpang di moda transportasi lain, sehingga anjuran menjaga jarak aman tidak terlaksana.
"Kenapa (KRL) tetap beroperasi? Karena pernah kita coba, teman-teman DKI membatasi gerakan Transjakarta. Rupanya kantor banyak yang buka. Yang terjadi malah social distancing tidak terjadi. Karena demand tetap, supply-nya berkurang, akhirnya dikembalikan ke normal lagi," kata Sigit dalam sebuah diskusi, Rabu (22/4/2020).
Dengan masih beroperasinya KRL diharapkan mempermudah masyarakat yang masih harus bekerja, dalam menerapkan physical distancing.
Menurut Sigit, pengguna KRL yang begitu banyak menunjukkan masih banyak perkantoran yang buka di tengah pandemi Covid-19. Ini mengingat beberapa sektor industri memang mendapatkan pengecualian untuk tetap beroperasi untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kegiatan ekonomi di Jakarta cukup besar. Kemarin kami rapat dengan Kementerian Perindustrian. Masih banyak perusahaan yang buka diberikan izin khusus, luar biasa angkanya, dan mereka kebanyakan commuter mungkin kerja di Jakarta tapi tinggal di Bodetabek. itu juga yang kita bingung karena masih banyak pergerakannya," ujar Sigit.
Kemarin, Menteri Perhubungan Ad Interim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal alasan Kementerian Perhubungan memutuskan untuk tidak menghentikan operasional KRL Jabodetabek. Alasan itu dipaparkan Luhut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
"Kemudian mengenai KRL, tidak dihentikan karena menurut kami banyak ruginya dari pada untungnya kalau itu dihentikan," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menambahkan, sebagai bentuk antisipasi, Kemenhub bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja memeriksa penumpang KRL.
"Kita akan cek dengan thermal gun dan kemudian kita akan meminta mereka untuk mengisi data ke mana tujuannya mereka. Ke depan kemungkinan kita akan makin ketat. Jadi akan kita minta surat kesehatan dia dan juga surat di mana dia bekerja. Dan saya kira sederhana, tidak masalah itu tinggal gimana disiplin kita," kata Luhut.
"Kalau Pak Lasarus (Ketua Komisi V DPR RI) lihat tadi pagi, saya kira itu sudah jauh lebih baik dari kemarin. Jadi, kita tiap hari, saya setiap hari ini di lapangan mengecek mengenai pelaksanaannya. Saya sangat yakin bahwa itu bisa jalan dengan baik," lanjutnya.
Lebih lanjut, Luhut mengakui ada risiko dalam hal ini. Akan tetapi, semua sudah dihitung dengan baik oleh pemerintah.
"Jadi jangan kita bilang juga nggak ada risiko. Kita larang ada risiko, kita nggak larang juga ada risikonya. Jadi yang penting bagaimana kita melaksanakan yang disebutkan tadi itu. Saya selalu, hidup saya itu tadi calculated risk apapun langkah yang kita buat pasti ada risikonya," ujar Luhut.
Polemik perihal operasional KRL Jabodetabek mengemuka pekan lalu. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek kompak meminta KRL menyetop operasi dari 15 April kemarin hingga 28 April 2020 atau selama pelaksanaan PSBB.
"Sesuai hasil pengamatan di beberapa stasiun KRL commuter line di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), masih terjadi penumpukan penumpang dalam jumlah banyak," tulis surat tersebut.
Akan tetapi, permintaan itu ditolak Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri, mengatakan pihaknya hanya akan melakukan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB.
"Yang akan dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak (Physical Distancing), membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing," kata Zulfikri seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (17/4/2020).
(miq/miq) Next Article Aturan Naik KRL New Normal: Dilarang Bicara, Peron Dibatasi!
Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Sigit Irfansyah mengatakan operasional KRL tidak bisa dihentikan karena masih banyak masyarakat yang memilih KRL sebagai moda transportasi. Jika sampai dilakukan, Kemenhub khawatir akan terjadi penumpukan penumpang di moda transportasi lain, sehingga anjuran menjaga jarak aman tidak terlaksana.
"Kenapa (KRL) tetap beroperasi? Karena pernah kita coba, teman-teman DKI membatasi gerakan Transjakarta. Rupanya kantor banyak yang buka. Yang terjadi malah social distancing tidak terjadi. Karena demand tetap, supply-nya berkurang, akhirnya dikembalikan ke normal lagi," kata Sigit dalam sebuah diskusi, Rabu (22/4/2020).
Menurut Sigit, pengguna KRL yang begitu banyak menunjukkan masih banyak perkantoran yang buka di tengah pandemi Covid-19. Ini mengingat beberapa sektor industri memang mendapatkan pengecualian untuk tetap beroperasi untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kegiatan ekonomi di Jakarta cukup besar. Kemarin kami rapat dengan Kementerian Perindustrian. Masih banyak perusahaan yang buka diberikan izin khusus, luar biasa angkanya, dan mereka kebanyakan commuter mungkin kerja di Jakarta tapi tinggal di Bodetabek. itu juga yang kita bingung karena masih banyak pergerakannya," ujar Sigit.
Kemarin, Menteri Perhubungan Ad Interim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal alasan Kementerian Perhubungan memutuskan untuk tidak menghentikan operasional KRL Jabodetabek. Alasan itu dipaparkan Luhut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
"Kemudian mengenai KRL, tidak dihentikan karena menurut kami banyak ruginya dari pada untungnya kalau itu dihentikan," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menambahkan, sebagai bentuk antisipasi, Kemenhub bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja memeriksa penumpang KRL.
"Kita akan cek dengan thermal gun dan kemudian kita akan meminta mereka untuk mengisi data ke mana tujuannya mereka. Ke depan kemungkinan kita akan makin ketat. Jadi akan kita minta surat kesehatan dia dan juga surat di mana dia bekerja. Dan saya kira sederhana, tidak masalah itu tinggal gimana disiplin kita," kata Luhut.
"Kalau Pak Lasarus (Ketua Komisi V DPR RI) lihat tadi pagi, saya kira itu sudah jauh lebih baik dari kemarin. Jadi, kita tiap hari, saya setiap hari ini di lapangan mengecek mengenai pelaksanaannya. Saya sangat yakin bahwa itu bisa jalan dengan baik," lanjutnya.
Lebih lanjut, Luhut mengakui ada risiko dalam hal ini. Akan tetapi, semua sudah dihitung dengan baik oleh pemerintah.
"Jadi jangan kita bilang juga nggak ada risiko. Kita larang ada risiko, kita nggak larang juga ada risikonya. Jadi yang penting bagaimana kita melaksanakan yang disebutkan tadi itu. Saya selalu, hidup saya itu tadi calculated risk apapun langkah yang kita buat pasti ada risikonya," ujar Luhut.
Polemik perihal operasional KRL Jabodetabek mengemuka pekan lalu. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek kompak meminta KRL menyetop operasi dari 15 April kemarin hingga 28 April 2020 atau selama pelaksanaan PSBB.
"Sesuai hasil pengamatan di beberapa stasiun KRL commuter line di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), masih terjadi penumpukan penumpang dalam jumlah banyak," tulis surat tersebut.
Akan tetapi, permintaan itu ditolak Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri, mengatakan pihaknya hanya akan melakukan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB.
"Yang akan dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak (Physical Distancing), membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing," kata Zulfikri seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (17/4/2020).
(miq/miq) Next Article Aturan Naik KRL New Normal: Dilarang Bicara, Peron Dibatasi!
Most Popular