PSBB DKI Jakarta Selesai Besok, Sudah Efektif?

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
22 April 2020 13:01
Satlantas Jakpus memberikan himbauan terhadap pengendara  kendaraan motor dan mobil terkait pemberlakuan PSBB di Cek Point Pos PSBB Tugu Tani Jakpus. (Twitter TMC Polda) Foto: Suasana Check Point PSBB Tugu Tani, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu (Twitter TMC Polda Metro Jaya)
Jakarta, CNBC IndonesiaPenerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mempertanyakan efektivitas penerapan PSBB, terutama di DKI Jakarta.

Dia menilai terdapat tumpang tindih aturan yang memicu kebingungan bagi pelaksana dan publik. Dia memberikan contoh, di DKI Jakarta saja ada tiga regulasi yang dinilai tidak kompak.

Peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, dinilai berseberangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Gubernur DKI.

"PM Nomor 18 Tahun 2020 itu berseberangan dengan peraturan menteri kesehatan yang dipakai oleh seluruh rangkaian untuk mengatur Covid-19. Ini yang menjadi persoalan sehingga ada ambiguitas di situ sehingga memicu kebingungan pelaksana dan publik," ungkapnya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (22/4/2020).

Kondisi ini berdampak pula pada penegakan aturan itu sendiri. Dia menegaskan, PSBB tidak akan efektif jika tanpa disertai sanki tegas bagi para pelanggar.

"Kalau saya kan mahzabnya karantina atau lockdown, tapi pemerintah memilih PSBB, ya sudah saya ikuti saja. Tapi persoalannya, selama tidak ada sanksi, kebijakan itu tidak berarti apa-apa," urainya.

Dia memberikan contoh, ketika Gubernur DKI Anies Baswedan hendak menertibkan perkantoran yang masih buka. Upaya itu beberapa kali menemui jalan buntu. Dia bilang, sejumlah industri masih buka karena mendapat izin melalui surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian.

Ini belum selesai muncullah surat edaran dari menteri perindustrian yang memberikan pengecualian kepada banyak sekali sektor industri sehingga susah dilaksanakan.

"Ternyata banyak sekali assembling mobil ini, kendaraan bermotor perakitannya, itu tidak libur karena harus memenuhi kontrak penjualan," bebernya.

Kondisi di DKI Jakarta, menurut Agus, bisa jadi cerminan penerapan PSBB di daerah lain. Artinya, bukan tidak mungkin penegakan aturan itu juga akan 'mandul' di Bodetabek, Kota Surabaya, dan daerah lain yang bakal menerapkan PSBB.

"Nah ini yang membuat sulit. Lalu yang disalahkan KRL. Enggak bisa disalahkan KRL kan hulunya enggak bener. Pasti harus pergi karena kalau enggak siapa yang ganti gajinya," ujar Agus.


Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana memperpanjang penerapan PSBB di ibu kota yang akan berakhir besok. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan Pemprov DKI Jakarta bisa memperpanjang pelaksanaan PSBB dengan sejumlah catatan. Salah satunya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dalam kurun waktu 10 April 2020 hingga 23 April 2020.

"Tinggal mereka evaluasi, minta perpanjang," kata Yuri, sapaan akrab Achmad Yurianto, saat dihubungi cnnindonesia.com, Rabu (22/4/2020), seperti dikutip cnbcindonesia.com.

Yuri tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Kemenkes sudah menerima hasil evaluasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta atau belum. Ia hanya menekankan perpanjangan pelaksanaan PSBB akan tetap diputuskan oleh Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto.

"Yang memutuskan pertama tetap menkes," kata Yuri yang juga menjadi juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19.

Pelaksanaan PSBB bertujuan untuk menekan laju penyebaran virus corona di Jakarta. Namun, hingga Selasa (21/4/2020), jumlah kasus Covid-19 di ibu kota terhitung paling tinggi dibanding 33 provinsi lain.

Secara kumulatif, pasien positif Covid-19 di Jakarta mencapai 3.279 orang hingga Selasa (21/4/2020). Dari jumlah itu total pasien yang sembuh sebanyak 286 orang, serta jumlah korban meninggal akibat Covid-19 mencapai 305 orang.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan rencana perpanjangan PSBB. Hal itu disampaikan Ketua II Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto seperti dilansir cnnindonesia.com, Rabu (22/4/2020).

"Ada rencana perpanjangan (PSBB DKI Jakarta)," katanya. 

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya

Ojol di Bogor, Depok, Bekasi Boleh Bawa Penumpang?


(miq/miq)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading