Simak! JK Ungkap Bahaya Laten Mudik Lebaran, Apa Saja?
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
15 April 2020 12:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengingatkan bahaya laten apabila mudik di tengah pandemi Covid-19. Pendapat JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, disampaikan dalam dialog "Peran Masjid dalam Wabah Corona" bersama penceramah Ustadz Abdul Somad, Selasa (14/4/2020) malam.
"Memang mudik itu sangat berbahaya sehingga kita harapkan mudik itu tidak dilakukan," ujarnya.
Ketua Dewan Masjid Indonesia itu menyatakan jumlah pemudik di tanah air setiap tahunnya sebanyak 25 juta orang. Dengan kondisi sekarang, JK memisalkan sekitar 10% atau 2,5 juta yang mudik.
"Dari jumlah itu satu persen saja yang positif itu berarti 25 ribu. 25 ribu itu menyebarkan lagi," katanya.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menambahkan tanpa keberadaan pemudik, kondisi desa akan berjalan normal. Kebutuhan pangan pun tetap terpenuhi. Akan tetapi, kalau desa terkena Covid-19, maka bisa mengancam ketahanan pangan.
"Jadi itu risiko tingginya apabila mudik itu tetap jalan, kembali ke kampung tetap jalan," ujar JK.
Pemerintah memang tidak melarang masyarakat untuk mudik. Presiden Joko Widodo mengungkapkan larangan mudik hanya berlaku untuk masyarakat dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri hingga pegawai BUMN.
Menteri Perhubungan Ad Interim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak tertutup kemungkinan pemerintah melarang mudik secara total. Semua bergantung kepada perkembangan Covid-19 di Tanah Air.
"Jadi bukan tidak mungkin, mungkin Minggu depan atau kapan, pemerintah katakan tidak ada mudik. Mungkin saja. Tergantung penilaian kita dari keadaan ini. Kalau ternyata peningkatannya makin banyak atau belum turun kelihatannya atau turunnya juga belum signifikan ya bisa saja kita bilang oke tutup saja. Jangan ada dulu," ujar Luhut dalam media briefing, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Menurut dia, pemerintah tidak menginginkan penyebaran virus corona semakin meluas. Apalagi DKI Jakarta sudah menjadi episentrum dari Covid-19.
"Itu gak mau nanti pindah ke Jawa atau bagaimana," kata Luhut yang juga menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi itu.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan jika Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan agar tak ada mudik untuk masyarakat dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri hingga pegawai BUMN.
"Jadi artinya penegasan dari pemerintah sudah jelas tidak diizinkan mudik. Tetapi sekali lagi ada ruang-ruang di tengah masyarakat kita yang tidak bisa kita pukul rata semuanya," ujarnya dalam program Blak-blakan Detik.com yang ditayangkan, Senin (13/4/2020).
Doni mencontohkan, dampak dari Covid-19 sangat beragam. Mulai dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan hingga sulit membiayai hidup, hingga orang-orang yang tak memiliki harapan misalnya pekerjaan harian. Bahkan ada pula orang-orang yang menunggu bantuan dari pemerintah.
"Kalau ini dipertahankan di kota mereka tidak semua memiliki tempat yang layak, terus bagaimana?," tuturnya.
Namun, menurut Doni, kelompok-kelompok masyarakat ini masih memiliki harapan apabila berada di kampung halaman. Mereka masih memiliki ladang, ada sawah, yang artinya mereka masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan yang bisa diambil dari lingkungan sekitar.
"Jadi memang harus kita bedakan kelompok yang tidak boleh sama sekali dengan kelompok masyarakat yang harus kita upayakan untuk bisa pulang," terangnya.
Doni menambahkan, jika kelompok ini tetap kembali ke kampung halaman alias mudik, tentu harus melalui protokol kesehatan. Menurut dia, saat ini setiap desa di banyak tempat mulai dari tingkat RT, RW hingga kepala desa sudah mandiri menyiapkan tempat-tempat untuk isolasi mandiri.
"Ada yang di rumah disiapkan, ada yang di balai desa mungkin di gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan yang jelas tersedia fasilitas untuk yang baru datang itu menginap, gotong royong, ada keluarga yang antarkan kasur, bantal, dan gotong royong untuk menyiapkan makanan dan inikan sangat indah," kata Doni.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
"Memang mudik itu sangat berbahaya sehingga kita harapkan mudik itu tidak dilakukan," ujarnya.
Ketua Dewan Masjid Indonesia itu menyatakan jumlah pemudik di tanah air setiap tahunnya sebanyak 25 juta orang. Dengan kondisi sekarang, JK memisalkan sekitar 10% atau 2,5 juta yang mudik.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menambahkan tanpa keberadaan pemudik, kondisi desa akan berjalan normal. Kebutuhan pangan pun tetap terpenuhi. Akan tetapi, kalau desa terkena Covid-19, maka bisa mengancam ketahanan pangan.
"Jadi itu risiko tingginya apabila mudik itu tetap jalan, kembali ke kampung tetap jalan," ujar JK.
Pemerintah memang tidak melarang masyarakat untuk mudik. Presiden Joko Widodo mengungkapkan larangan mudik hanya berlaku untuk masyarakat dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri hingga pegawai BUMN.
Menteri Perhubungan Ad Interim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak tertutup kemungkinan pemerintah melarang mudik secara total. Semua bergantung kepada perkembangan Covid-19 di Tanah Air.
"Jadi bukan tidak mungkin, mungkin Minggu depan atau kapan, pemerintah katakan tidak ada mudik. Mungkin saja. Tergantung penilaian kita dari keadaan ini. Kalau ternyata peningkatannya makin banyak atau belum turun kelihatannya atau turunnya juga belum signifikan ya bisa saja kita bilang oke tutup saja. Jangan ada dulu," ujar Luhut dalam media briefing, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Menurut dia, pemerintah tidak menginginkan penyebaran virus corona semakin meluas. Apalagi DKI Jakarta sudah menjadi episentrum dari Covid-19.
"Itu gak mau nanti pindah ke Jawa atau bagaimana," kata Luhut yang juga menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi itu.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan jika Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan agar tak ada mudik untuk masyarakat dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri hingga pegawai BUMN.
"Jadi artinya penegasan dari pemerintah sudah jelas tidak diizinkan mudik. Tetapi sekali lagi ada ruang-ruang di tengah masyarakat kita yang tidak bisa kita pukul rata semuanya," ujarnya dalam program Blak-blakan Detik.com yang ditayangkan, Senin (13/4/2020).
Doni mencontohkan, dampak dari Covid-19 sangat beragam. Mulai dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan hingga sulit membiayai hidup, hingga orang-orang yang tak memiliki harapan misalnya pekerjaan harian. Bahkan ada pula orang-orang yang menunggu bantuan dari pemerintah.
"Kalau ini dipertahankan di kota mereka tidak semua memiliki tempat yang layak, terus bagaimana?," tuturnya.
Namun, menurut Doni, kelompok-kelompok masyarakat ini masih memiliki harapan apabila berada di kampung halaman. Mereka masih memiliki ladang, ada sawah, yang artinya mereka masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan yang bisa diambil dari lingkungan sekitar.
"Jadi memang harus kita bedakan kelompok yang tidak boleh sama sekali dengan kelompok masyarakat yang harus kita upayakan untuk bisa pulang," terangnya.
Doni menambahkan, jika kelompok ini tetap kembali ke kampung halaman alias mudik, tentu harus melalui protokol kesehatan. Menurut dia, saat ini setiap desa di banyak tempat mulai dari tingkat RT, RW hingga kepala desa sudah mandiri menyiapkan tempat-tempat untuk isolasi mandiri.
"Ada yang di rumah disiapkan, ada yang di balai desa mungkin di gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan yang jelas tersedia fasilitas untuk yang baru datang itu menginap, gotong royong, ada keluarga yang antarkan kasur, bantal, dan gotong royong untuk menyiapkan makanan dan inikan sangat indah," kata Doni.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
Most Popular