
Perppu Covid-19
RI Sudah Alami Krisis Kesehatan, Amit-amit Sampai ke Ekonomi
Wahyu Daniel, CNBC Indonesia
02 April 2020 09:59

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sudah memiliki skenario terberat pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa minus 0,4%.
Untuk memberikan dorongan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 110 triliun khusus untuk social safety net atau jaring pengaman sosial, dan total Rp 405 triliun dengan stimulus lainnya.
Dalam hal ini, Sri Mulyani menekankan, pemerintah memberikan jaminan akan membantu masyarakat terutama sektor informal yang paling terdampak dari pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Sederet upaya dilakukan pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Lembag Penjamin Simpanan (LPS) sebagai garda terdepan stabilitas ekonomi Indonesia. Apa tujuan besar pemerintah?
"Kita semua bersama melawan Covid-19. Pemerintah berupaya menjaga agar masalah krisis kesehatan akibat Covid-19 tidak menjalar menjadi krisis sosial, ekonomi, dan krisis keuangan," kata Sri Mulyani kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/4/2020).
Maka, Sri Mulyani mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan, untuk mencegah penularan krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi dan keuangan.
Fokusnya adalah Pertama, penanganan dan pencegahan Covid-19 semaksimal mungkin. Kedua, melindungi rakyat terutama yang tidak mampu dan sektor UMKM dengan jaminan sosial dan dukungan relaksasi pinjaman.
"Dan ketiga, menyelamatkan sektor usaha dan industri dan mencegah pemburukan agar tidak menimbulkan spillover negatif di sektor keuangan," terangnya.
Direktur Utama PT Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaadmadja, kepada CNBC Indonesia berpandangan apa yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Semua memang menjaga dari terjadinya krisis.
"Saat ini jangan menakut-nakuti, pasar butuh yang positif. Bagaimana corporate memberikan donasi, perjuangan dokter dan perawat yang harus diapresiasi dan didukung penuh. Masyarakat lagi susah, harus banyak sebarkan kebaikan," katanya.
(dru) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
Untuk memberikan dorongan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 110 triliun khusus untuk social safety net atau jaring pengaman sosial, dan total Rp 405 triliun dengan stimulus lainnya.
Dalam hal ini, Sri Mulyani menekankan, pemerintah memberikan jaminan akan membantu masyarakat terutama sektor informal yang paling terdampak dari pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia.
![]() |
Sederet upaya dilakukan pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Lembag Penjamin Simpanan (LPS) sebagai garda terdepan stabilitas ekonomi Indonesia. Apa tujuan besar pemerintah?
"Kita semua bersama melawan Covid-19. Pemerintah berupaya menjaga agar masalah krisis kesehatan akibat Covid-19 tidak menjalar menjadi krisis sosial, ekonomi, dan krisis keuangan," kata Sri Mulyani kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/4/2020).
Maka, Sri Mulyani mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan, untuk mencegah penularan krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi dan keuangan.
Fokusnya adalah Pertama, penanganan dan pencegahan Covid-19 semaksimal mungkin. Kedua, melindungi rakyat terutama yang tidak mampu dan sektor UMKM dengan jaminan sosial dan dukungan relaksasi pinjaman.
"Dan ketiga, menyelamatkan sektor usaha dan industri dan mencegah pemburukan agar tidak menimbulkan spillover negatif di sektor keuangan," terangnya.
Direktur Utama PT Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaadmadja, kepada CNBC Indonesia berpandangan apa yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Semua memang menjaga dari terjadinya krisis.
"Saat ini jangan menakut-nakuti, pasar butuh yang positif. Bagaimana corporate memberikan donasi, perjuangan dokter dan perawat yang harus diapresiasi dan didukung penuh. Masyarakat lagi susah, harus banyak sebarkan kebaikan," katanya.
(dru) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
Most Popular