Pilkada 2020 Ditunda, Tito: Jadwal Baru Tergantung Covid-19
31 March 2020 20:41
Foto: Ilustrasi pilkada (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian buka suara perihal penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Menurut dia, jadwal baru pilkada akan bergantung kepada penanganan Covid-19.
"Sama seperti kementerian dan lembaga negara lainnya. Kemendagri saat ini fokus menuntaskan masalah penanganan Covid-19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting. Pesta demokrasi, pilkada, menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang," kata Tito dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (31/3/2020).
Tito turut hadir dalam rapat kerja antara penyelenggara pemilu dengan Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2020). Malam kesempatan itu, semua pihak menyepakati usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 yang disampaikan oleh KPU.
"Semua memahami bahwa kondisi serangan Covid-19 seperti saat ini tak memungkinkan KPU melakukan tahapan-tahapan pilkada. Khususnya menyangkut tahapan teknis pilkada seperti coklit data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara yang semuanya akan dipastikan bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 tentang physical distancing dan pembatasan sosial lainnya," ujar Tito.
Hari ini, Tito memerintahkan jajaran Kemendagri untuk segera berkordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara. Koordinasi bertujuan untuk menyusun perppu Pilkada Serentak 2020 sebagai perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Pilkada Serentak 2020.
"Jadwal pelaksanaan pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada Serentak 2020. Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumber daya nasional, termasuk seluruh pemda dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid-19 demi keselamatan rakyat," kata Tito.
"Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," lanjutnya.
Seperti diketahui, penyelenggara pemilu dan DPR RI sepakat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 ditunda. Tidak hanya itu, para pihak juga sepakat mengalihkan anggaran pilkada untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus didahulukan dibanding kontestasi politik," ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi usai rapat antara KPU RI dengan Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2020) malam, seperti dilansir cnnindonesia.com, Selasa (31/3/2020).
Pramono tidak merinci total anggaran yang akan dialihkan. Ini karena ada perbedaan penyerapan di setiap daerah. Namun, KPU RI menganggarkan total sekitar Rp 10 triliun untuk Pilkada Serentak 2020 lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Dalam rapat itu, KPU RI dan DPR RI menyetujui tiga opsi penundaan pilkada. Tiga opsi itu adalah ditunda tiga bulan hingga 9 Desember 2020, ditunda enam bulan hingga 17 Maret 2021, dan ditunda satu tahun hingga 29 September 2021.
Pramono mengatakan, sejauh ini belum ada kesepakatan tunggal dari tiga opsi tersebut. Namun, kata dia, KPU RI butuh landasan hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk penundaan. Sebab, UU Pilkada dan UU Pemilu masih mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 di akhir tahun ini.
"Keputusan soal opsi-opsi di atas akan diambil tiga pihak, KPU RI, pemerintah, dan DPR RI pada pertemuan berikutnya," ujar Pramono.
Pilkada Serentak 2020 awalnya akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Gelaran ini bakal jadi pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan melibatkan 270 daerah dalam satu waktu.
(miq/miq)
"Sama seperti kementerian dan lembaga negara lainnya. Kemendagri saat ini fokus menuntaskan masalah penanganan Covid-19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting. Pesta demokrasi, pilkada, menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang," kata Tito dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (31/3/2020).
Tito turut hadir dalam rapat kerja antara penyelenggara pemilu dengan Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2020). Malam kesempatan itu, semua pihak menyepakati usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 yang disampaikan oleh KPU.
"Semua memahami bahwa kondisi serangan Covid-19 seperti saat ini tak memungkinkan KPU melakukan tahapan-tahapan pilkada. Khususnya menyangkut tahapan teknis pilkada seperti coklit data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara yang semuanya akan dipastikan bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 tentang physical distancing dan pembatasan sosial lainnya," ujar Tito.
Hari ini, Tito memerintahkan jajaran Kemendagri untuk segera berkordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara. Koordinasi bertujuan untuk menyusun perppu Pilkada Serentak 2020 sebagai perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Pilkada Serentak 2020.
"Jadwal pelaksanaan pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada Serentak 2020. Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumber daya nasional, termasuk seluruh pemda dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid-19 demi keselamatan rakyat," kata Tito.
"Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," lanjutnya.
Seperti diketahui, penyelenggara pemilu dan DPR RI sepakat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 ditunda. Tidak hanya itu, para pihak juga sepakat mengalihkan anggaran pilkada untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus didahulukan dibanding kontestasi politik," ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi usai rapat antara KPU RI dengan Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2020) malam, seperti dilansir cnnindonesia.com, Selasa (31/3/2020).
Pramono tidak merinci total anggaran yang akan dialihkan. Ini karena ada perbedaan penyerapan di setiap daerah. Namun, KPU RI menganggarkan total sekitar Rp 10 triliun untuk Pilkada Serentak 2020 lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Dalam rapat itu, KPU RI dan DPR RI menyetujui tiga opsi penundaan pilkada. Tiga opsi itu adalah ditunda tiga bulan hingga 9 Desember 2020, ditunda enam bulan hingga 17 Maret 2021, dan ditunda satu tahun hingga 29 September 2021.
Pramono mengatakan, sejauh ini belum ada kesepakatan tunggal dari tiga opsi tersebut. Namun, kata dia, KPU RI butuh landasan hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk penundaan. Sebab, UU Pilkada dan UU Pemilu masih mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 di akhir tahun ini.
"Keputusan soal opsi-opsi di atas akan diambil tiga pihak, KPU RI, pemerintah, dan DPR RI pada pertemuan berikutnya," ujar Pramono.
Pilkada Serentak 2020 awalnya akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Gelaran ini bakal jadi pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan melibatkan 270 daerah dalam satu waktu.
Artikel Selanjutnya
Tito Sebut Banyak Langkah Anies Cegah Covid-19, Tapi...
(miq/miq)
