Jokowi Terbitkan Peraturan Pemerintah PSBB, Ini Respons MPR

News - Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
31 March 2020 17:19
Kebijakan PSBB dan status kedaruratan kesehatan masyarakat harus segera diterapkan oleh pemerintah daerah.
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Soesatyo buka suara perihal langkah terkini Presiden Joko Widodo dalam penanganan Covid-19. Seperti diketahui, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020), Jokowi menetapkan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) dan menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Langkah Presiden Jokowi menetapkan kebijakan PSBB dan menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat sangatlah tepat. Kita juga sudah dengar kesiapan Kapolri untuk mengamankan jalannya kebijakan itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi III DPR RI siang tadi. Kita harapkan kebijakan tersebut bisa mengeliminasi penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di tanah air," ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (31/3/2020), seperti dikutip dari rilis yang diterima CNBC Indonesia.

Ia menegaskan, kebijakan PSBB dan status kedaruratan kesehatan masyarakat harus segera diterapkan oleh pemerintah daerah.


"Semua pihak harus berkoordinasi dan satu langkah dari pusat hingga daerah dalam memerangi wabah Covid-19. Dengan terbitnya PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat pusat," kata Bamsoet.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan pemerintah akan menerapkan PSBB dalam penanganan Covid-19. Sesuai dengan UU, PSBB ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah.

"Dasar hukumnya adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan keputusan presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

"Dengan terbitnya PP ini, para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai peraturan dan berada dalam koridor dalam PP dan keppres tersebut," lanjutnya.

[Gambas:Video CNBC]




(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading