Penanganan Covid-19
Pemudik DKI Berdatangan, Pemerintah Desa Harus Kerja Keras!
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
31 March 2020 11:08
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang arus mudik ke sejumlah daerah mulai terjadi. Hal tersebut dikhawatirkan meningkatkan penyebaran virus corona, terutama ke desa-desa. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah di tingkat desa?
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sri Haryanto mengatakan Presiden melalui SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 salah satunya menyebut peran penting relawan.
Eko menjelaskan, relawan desa diketuai oleh Kepala Desa. Kemudian wakilnya berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, beranggotakan BPD, aparat desa, ketua RT, RW, tokoh masyarakat, petugas desa, petugas pendamping profesional, termasuk tokoh petani dan pemuda.
"Salah satu tugasnya membuat gerbang pos jaga. Sekarang banyak masyarakat yang mudik, lalu lalang di desa. Desa harus mulai menjaga di tempat masuk wilayah desa," katanya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (31/3/2020).
Menurut Eko, cara itu tak lantas menghambat ruang gerak masyarakat desa. Sebaliknya adalah bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat desa. Dia menyebut, pendataan harus dilakukan, utamanya bagi warga yang baru tiba dari perantauan.
"Selain pekerja dari daerah lain adalah termasuk yang sekolah, dari luar daerah. Mereka harus didata, siapa saja. jika ada kaitannya dari wilayah yang terdampak COVID-19, misal dari Jakarta, mereka harus masuk ruang isolasi, desa akan lebih terproteksi," ujarnya lagi.
Dia mencatat, saat ini jumlah desa di seluruh Indonesia mencapai 74.953 desa. Sesuai dengan mandat dalam surat edaran tersebut, masyarakat desa diharapkan bisa menjalankan padat karya tunai, diantaranya bisa menggunakan dana desa.
"Ini adalah program desa tanggap COVID-19 sehingga bisa pakai dana desa," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memahami keputusan sejumlah masyarakat di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta yang memutuskan untuk 'pulang kampung' lebih cepat dari biasanya.
"Saya melihat bahwa arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya, tapi karena memang terpaksa yang dilihat di lapangan," kata Jokowi.
Berdasarkan catatan Jokowi dalam delapan hari terakhir, ada sekitar 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih dari 14.000 penumpang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Mereka semua, kata Jokowi, bertolak ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Mayoritas yang pulang kampung lebih awal, merupakan para pekerja informal.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sri Haryanto mengatakan Presiden melalui SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 salah satunya menyebut peran penting relawan.
Eko menjelaskan, relawan desa diketuai oleh Kepala Desa. Kemudian wakilnya berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, beranggotakan BPD, aparat desa, ketua RT, RW, tokoh masyarakat, petugas desa, petugas pendamping profesional, termasuk tokoh petani dan pemuda.
Menurut Eko, cara itu tak lantas menghambat ruang gerak masyarakat desa. Sebaliknya adalah bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat desa. Dia menyebut, pendataan harus dilakukan, utamanya bagi warga yang baru tiba dari perantauan.
"Selain pekerja dari daerah lain adalah termasuk yang sekolah, dari luar daerah. Mereka harus didata, siapa saja. jika ada kaitannya dari wilayah yang terdampak COVID-19, misal dari Jakarta, mereka harus masuk ruang isolasi, desa akan lebih terproteksi," ujarnya lagi.
Dia mencatat, saat ini jumlah desa di seluruh Indonesia mencapai 74.953 desa. Sesuai dengan mandat dalam surat edaran tersebut, masyarakat desa diharapkan bisa menjalankan padat karya tunai, diantaranya bisa menggunakan dana desa.
"Ini adalah program desa tanggap COVID-19 sehingga bisa pakai dana desa," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memahami keputusan sejumlah masyarakat di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta yang memutuskan untuk 'pulang kampung' lebih cepat dari biasanya.
"Saya melihat bahwa arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya, tapi karena memang terpaksa yang dilihat di lapangan," kata Jokowi.
Berdasarkan catatan Jokowi dalam delapan hari terakhir, ada sekitar 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih dari 14.000 penumpang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Mereka semua, kata Jokowi, bertolak ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Mayoritas yang pulang kampung lebih awal, merupakan para pekerja informal.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
Most Popular