Kunci Jika Pemerintah Ingin Lockdown: Pasokan Pangan & BLT!
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
31 March 2020 09:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Virus corona atau Covid-19 semakin mewabah di seluruh dunia. Jumlah kasus positif terus bertambah membuat banyak negara mengambil kebijakan untuk menutups akses negaranya atau lockdown.
Jumlah kasus di Indonesia pun terus bertambah setiap harinya sehingga membuat banyak yang menyarankan agar segera dilakukan lockdown atau karantina wilayah. Terutama daerah yang terdapat paling banyak kasus.
Tercatat, jumlah positif Covid-19 di Indonesia hingga 30 Maret 2020 mencapai 1.414 kasus dan yang dalam perawatan sebanyak 1.217 orang. Sedangkan yang meninggal juga meningkat menjadi 122 orang dan yang sembuh sebanyak 75 orang.
Ekonom Core Piter Abdullah mengatakan, di tengah terus meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 maka karantina wilayah harus dilakukan. Namun, dengan syarat pemerintah harus bisa menjamin ketersedian bahan pokok bagi masyarakat di wilayah tersebut.
"Pemerintah harus meyakinkan terlebih dahulu ketersediaan pasokan dan distribusi bahan pangan. Pemerintah juga harus memastikan semua penduduk yang dikarantina bisa mendapatkan semua kebutuhan pokok mereka," ujar Piter, Selasa (31/3/2020).
Menurutnya, persiapan itu harus benar-benar dilakukan pemerintah agar saat dilakukan kebijakan lockdown, tidak terjadi masalah yang lebih besar. Ia pun ingin pemerintah memastikan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu atau pekerja harian yang tidak akan mempunyai penghasilan jika dilakukan karantina.
"Termasuk dengan memastikan adanya bantuan langsung tunai untuk penduduk miskin agar mereka bisa membeli seluruh kebutuhan mereka," kata dia.
Selain dari sisi kebutuhan pokok, jika ingin mengkarantina wilayah maka pemerintah juga harus mempersiapkan petugas untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan karantina yang dilakukan. Dengan demikian, maka kebijakan tersebut bisa semaksimal mungkin mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.
"Pemerintah juga perlu menyiapkan semua petugas yang akan mendisiplinkan masyarakat. Selama Masa karantina tidak boleh ada toleransi pelanggaran karantina," jelasnya.
Namun, ia menekankan, walaupun karantina wilayah tidak jadi dilakukan, maka bantuan ke masyarakat harus tetap diberikan. Terutama masyarakat miskin yang memang membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT).
"Tapi lockdown atau tidak, BLT sangat dibutuhkan karena tetap saja masyarakat bawah kehilangan income selama wabah corona," tandasnya.
(dru) Next Article Cerita Awal Pandemi, Jokowi Sampai Semedi 3 Hari
Jumlah kasus di Indonesia pun terus bertambah setiap harinya sehingga membuat banyak yang menyarankan agar segera dilakukan lockdown atau karantina wilayah. Terutama daerah yang terdapat paling banyak kasus.
Tercatat, jumlah positif Covid-19 di Indonesia hingga 30 Maret 2020 mencapai 1.414 kasus dan yang dalam perawatan sebanyak 1.217 orang. Sedangkan yang meninggal juga meningkat menjadi 122 orang dan yang sembuh sebanyak 75 orang.
"Pemerintah harus meyakinkan terlebih dahulu ketersediaan pasokan dan distribusi bahan pangan. Pemerintah juga harus memastikan semua penduduk yang dikarantina bisa mendapatkan semua kebutuhan pokok mereka," ujar Piter, Selasa (31/3/2020).
Menurutnya, persiapan itu harus benar-benar dilakukan pemerintah agar saat dilakukan kebijakan lockdown, tidak terjadi masalah yang lebih besar. Ia pun ingin pemerintah memastikan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu atau pekerja harian yang tidak akan mempunyai penghasilan jika dilakukan karantina.
"Termasuk dengan memastikan adanya bantuan langsung tunai untuk penduduk miskin agar mereka bisa membeli seluruh kebutuhan mereka," kata dia.
Selain dari sisi kebutuhan pokok, jika ingin mengkarantina wilayah maka pemerintah juga harus mempersiapkan petugas untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan karantina yang dilakukan. Dengan demikian, maka kebijakan tersebut bisa semaksimal mungkin mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.
"Pemerintah juga perlu menyiapkan semua petugas yang akan mendisiplinkan masyarakat. Selama Masa karantina tidak boleh ada toleransi pelanggaran karantina," jelasnya.
Namun, ia menekankan, walaupun karantina wilayah tidak jadi dilakukan, maka bantuan ke masyarakat harus tetap diberikan. Terutama masyarakat miskin yang memang membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT).
"Tapi lockdown atau tidak, BLT sangat dibutuhkan karena tetap saja masyarakat bawah kehilangan income selama wabah corona," tandasnya.
(dru) Next Article Cerita Awal Pandemi, Jokowi Sampai Semedi 3 Hari
Most Popular