Mereka yang Lantang Menyuarakan Lockdown, Gimana Pak Jokowi?

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
27 March 2020 15:14
Mereka yang Lantang Menyuarakan Lockdown, Gimana Pak Jokowi?
Jakarta, CNBC Indonesia - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memberikan himbauan terkait penanganan wabah virus corona atau COVID-19. Pasalnya saat ini Indonesia berada pada ranking lima kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi di dunia.

Dalam suratnya, Ketua Dewan Guru Besar FKUI Siti Setiati mengatakan kemungkinan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sekitar 1.300 kasus. Untuk itu FKUI menghimbau agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan enam hal. Pertama, melakukan local lockdown atau karantina wilayah secara selektif sebagai salah satu alternatif.

"Dengan demikian diharapkan dapat memutus rantai penularan infeksi baik di dalam maupun luar wilayah. Karantina wilayah disarankan dilakukan minimal 14 hari di provinsi yang menjadi episentrum atau zona merah," tulis Siti dalam suratnya, Jumat (27/03/2020).


Adanya karantina wilayah akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan rumah sakit, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah.



Kedua, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang mencukupi untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan terutama Rumah Sakit pemerintah. Dia mengatakan jika APD tidak mencukupi bagi tenaga kesehatan maka akan berdampak buruk. Selain itu, RS Swasta juga perlu diberikan akses membeli APD dengan harga yang pantas.

Ketiga, aturan tegas untuk diam di rumah selama periode pembatasan sosial. Siti menghimbau adanya denda spesifik yang diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar.

"Dibutuhkan gerakan sosial dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, karena berdasarkan 16 penelitian, karantina di rumah efektif dalam memperlambat penyebaran penyakit," katanya.

Keempat, rencana mitigasi dan strategis penanganan pasien suspek dan konfirmasi COVID-19 dengan membagi perawatan pasien menjadi perawatan di rumah untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang melibatkan tenaga puskesmas. Sementara untuk Pasien dalam pengawasan (PDP) diberikan perawatan di RS, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan.

Kelima, Koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan agar pelaksanaannya lebih terarah dan baik. Keenam, dalam pengambilan keputusan sebaiknya berbasis bukti dan melibatkan pakar di bidangnya termasuk ahli komunikasi masyarakat.

JK, Sandiaga, Sampai Tom Lembong pun Minta Lockdown

Menilik ke belakang, bukan hanya kalangan universitas saja yang merekomendasikan Jokowi untuk lockdown. Tercatat Wakil Presiden Kabinet Kerja Jusuf Kalla, eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, hingga Sandiaga Uno pun menyuarakan hal serupa.

Beberapa waktu lalu, Jusuf Kalla menyebut peningkatan pesat dalam jumlah kasus itu sebenarnya sudah bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan lockdown.



Sebab, apabila penyebaran terus meningkat pesat, tidak dimungkiri jumlah kasus di RI akan semakin banyak dalam waktu dekat. Indonesia bisa menjadi seperti Iran dan beberapa negara lainnya, yang melaporkan kasus infeksi terparah di dunia.

"Coba lihat angka tadi yang sudah disampaikan, artinya tiap hari sekarang naiknya 30%, yang sembuh hanya 10%. Tapi kenaikan tiap hari 30%. Ya anda bisa bayangkan mungkin sampe akhir bulan ini bisa sampai 500 [kasus] kalau trend-nya naik terus. Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran yang cepat itu, rumusnya rata-rata bisa menyebabkan terinfeksi ke yang lainnya 4,7 orang," kata JK dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta, kemarin.

"Apabila tidak dibatasi pergerakan orang, maka bisa makin meluas keadaan ini seperti yang terjadi di Iran, Korea [Selatan], Italia. Tentu sebelumnya di China, semuanya terjadi seperti itu. Maka salah satu cara yang efektif adalah mengurangi pergerakan yang kita kenal dengan lockdown," lanjutnya.

Lebih lanjut, JK juga mengimbau agar apabila pemerintah akan melakukan lockdown, maka perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti ketersediaan kebutuhan pokok, juga aturan-aturannya secara jelas.

"Pertama disiapkan logistiknya, persediaan makanan di suatu kota dan masyarakat harus betul-betul disampaikan apa yang boleh dan tidak boleh," jelasnya.

Melalui Cuitan Akun Twitternya, Thomas Lembong justru menyebut bahwa keputusan lockdown di Indonesia merupakan hal benar, meskipun keputusan tersebut tidak bisa diterima oleh sebagian pihak.

"#LockDownIndonesia adalah keputusan benar dan pahit yg perlu diambil. Belum terlambat. Termasuk stop transportasi publik densitas tinggi. Imposing Indo Lockdown is the right though bitter decision that needs to be taken. It's not too late. Incl stop high-density public transport," cuit Thomas di akun Twitter resminya, dikutip CNBC Indonesia,

Tak hanya itu, Pengusaha Sandiaga Uno juga mendukung langkah pemerintah bila mengambil langkah partial lockdown.

Cara tersebut dinilai akan efektif dalam menghindari penyebaran virus corona (COVID-19) yang kian masif. Jumlah orang yang berpotensi terkena virus diperkirakan sampai 2,5 juta orang dalam skenario terburuk, tapi mudah-mudah ini tak terjadi.

Namun, ia memberi catatan bahwa beragam persiapan sudah harus dilakukan sebelum sampai kepada kebijakan partial lockdown. Di antaranya menyiapkan aparat dalam mendistribusikan bantuan seperti bahan baku makanan.



Saya dukung (partial lockdown) dengan pengamanan. Jadi jangan di balik, partial lockdown baru bantuan. Tapi bantuan dulu, bantuan ini perlu cepat digelontorkan," kata Sandi dalam teleconference, Kamis (26/3).

Partial lockdown menjadi opsi paling rasional saat ini. Karena jika harus seluruh wilayah Indonesia lockdown akan ada banyak kesulitan.

"Kalau DKI saya yakin siap, mereka udah lakukan skenario planning. Waktu saya bertugas di DKI ada beberapa skenario, planning seperti ini sudah masuk," kata politisi partai Gerindra itu.


[Gambas:Video CNBC]




(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading