Pencegahan Corona
Tak Ada Lockdown, Bila Mudik Pun Tak Dilarang, Apa Jadinya?
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
27 March 2020 11:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah pusat belum mengambil keputusan resmi terkait penanganan corona atau covid-19 terkait momen mudik tahun 2020. Namun, hingga kini keputusan yang condong akan diambil lebih kepada pelarangan mudik. Hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus corona semakin menyebar ke daerah-daerah.
"Kita ada tahapan, sampai sekarang kita (keputusannya) pelarangan dulu ke masyarakat, karena pembahasan di Eselon 1. Ada yang bilang ini harus dilarang, Namun demikian, terhadap pelarangan, harapan ada keputusan lebih lanjut yang lebih tinggi lagi. Masih ada satu putusan lagi di ratas, untuk putuskan larangan atau imbauan mudik," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam teleconference, Jumat (27/3).
Budi mengakui, hingga kini banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai kebijakan yang akan diambil. Jika sekadar imbuan mudik, maka tidak ada hukuman bagi yang melakukannya. Namun berbanding terbalik jika nantinya ada pelarangan mudik.
"Kalau pelarangan akan ada penyiapan skema dengan Korlantas Polri, harus ada penyekatan pemudik di Jabodetabek, akan disekat oleh TNI Polri dan juga Kemenhub. Di jalan tol, kemudian jalan nasional atau arteri, kalau udah telanjur akan dikembalikan," sebut Budi.
Hal ini kembali ditegaskan oleh staf khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati. Ia menilai, sudah banyak daerah lain yang mengalami lonjakan ODP virus corona. Penyebabnya dicurigai karena masyarakat Jabodetabek sudah lebih dulu mengambil start untuk mudik lebih awal sehingga menyebarkan virus.
"Pada intinya pemerintah akan melarang mudik tapi butuh persetujuan yang lebih tinggi di ratas. Alasannya perluasan wabah luar biasa, kita belum larang tapi sudah mulai curi start untuk mudik. Law enforcement-nya nanti akan dibahas," kata Adita.
(hoi/hoi) Next Article Cerita Awal Pandemi, Jokowi Sampai Semedi 3 Hari
"Kita ada tahapan, sampai sekarang kita (keputusannya) pelarangan dulu ke masyarakat, karena pembahasan di Eselon 1. Ada yang bilang ini harus dilarang, Namun demikian, terhadap pelarangan, harapan ada keputusan lebih lanjut yang lebih tinggi lagi. Masih ada satu putusan lagi di ratas, untuk putuskan larangan atau imbauan mudik," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam teleconference, Jumat (27/3).
"Kalau pelarangan akan ada penyiapan skema dengan Korlantas Polri, harus ada penyekatan pemudik di Jabodetabek, akan disekat oleh TNI Polri dan juga Kemenhub. Di jalan tol, kemudian jalan nasional atau arteri, kalau udah telanjur akan dikembalikan," sebut Budi.
Hal ini kembali ditegaskan oleh staf khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati. Ia menilai, sudah banyak daerah lain yang mengalami lonjakan ODP virus corona. Penyebabnya dicurigai karena masyarakat Jabodetabek sudah lebih dulu mengambil start untuk mudik lebih awal sehingga menyebarkan virus.
"Pada intinya pemerintah akan melarang mudik tapi butuh persetujuan yang lebih tinggi di ratas. Alasannya perluasan wabah luar biasa, kita belum larang tapi sudah mulai curi start untuk mudik. Law enforcement-nya nanti akan dibahas," kata Adita.
(hoi/hoi) Next Article Cerita Awal Pandemi, Jokowi Sampai Semedi 3 Hari
Most Popular