Penanganan Covid-19
Jokowi ke Anggota DPR: Rapid Test Hanya untuk Dokter & ODP!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 March 2020 17:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tes massal Covid-19 hanya diprioritaskan untuk dokter maupun tenaga medis beserta keluarga yang saat ini menangani wabah tersebut.
Pernyataan itu ditegaskan Jokowi menjawab pertanyaan awak media perihal rencana ratusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan tes massal Covid-19. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan.
"Tadi pagi saya perintahkan kepada menkes (Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto) untuk rapid test yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis, serta keluarganya terlebih dahulu," kata Jokowi.
Tak hanya kepada dokter maupun tenaga medis, Jokowi menegaskan bahwa rapid tes juga diprioritaskan untuk pasien yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
"Ini yang harus didahulukan," ujar eks Wali Kota Solo itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi sebanyak 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh anggota keluarga akan menjalani pemeriksaan virus corona (Covid-19) pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode rapid test.
Indra mengatakan kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3/2020) atau Jumat (27/3/2020). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barang kali," kata Indra kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Ekonom senior yang juga pendiri INDEF DIdik Rachbini mengkritik rencana tes massal Covid-19 kepada anggota DPR beserta keluarga. Menurut dia, pimpinan DPR RI beserta anggota DPR RI dan keluarga mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan tidak pantas.
"Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih. Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini," ujar Didik dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Jakarta, Senin (23/3/2020).
"Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik. Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi huma yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan diganti profesional," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
Pernyataan itu ditegaskan Jokowi menjawab pertanyaan awak media perihal rencana ratusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan tes massal Covid-19. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan.
"Tadi pagi saya perintahkan kepada menkes (Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto) untuk rapid test yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis, serta keluarganya terlebih dahulu," kata Jokowi.
"Ini yang harus didahulukan," ujar eks Wali Kota Solo itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi sebanyak 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh anggota keluarga akan menjalani pemeriksaan virus corona (Covid-19) pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode rapid test.
Indra mengatakan kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3/2020) atau Jumat (27/3/2020). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barang kali," kata Indra kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Ekonom senior yang juga pendiri INDEF DIdik Rachbini mengkritik rencana tes massal Covid-19 kepada anggota DPR beserta keluarga. Menurut dia, pimpinan DPR RI beserta anggota DPR RI dan keluarga mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan tidak pantas.
"Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih. Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini," ujar Didik dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Jakarta, Senin (23/3/2020).
"Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik. Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi huma yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan diganti profesional," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
Most Popular