Penanganan Corona
Keputusan Lockdown Harusnya Bukan di Tangan Jokowi
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
24 March 2020 17:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdebatan perlu tidaknya pemerintah mengambil kebijakan lockdown terus bergulir hingga kini. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menyebut pilihan lockdown maupun tidak seharusnya diserahkan penuh ke tenaga kesehatan atau medis, bukan atas pertimbangan politik.
"Untuk mencegah penyebaran, langkah pertama jangan ekonom, politisi atau siapapun ambil keputusan lockdown. Namun berikan keputusan itu ke ahli kesehatan, entah itu dokter, ahli biologi, kemudian serahkan ke pusat misal penanganan di BNPB lalu presiden. Keputusan ini jangan ada pertimbangan ekonomi dan politik," kata Drajad dalam telekonferens, Selasa (24/3).
Drajad melihat seperti ada dua mata sisi antara mempertahankan ekonomi atau mencegah penyebaran virus. Karena jumlah kasus terkait virus corona (COVID-19) dari hari ke hari kian meningkat, maka aspek ekonomi harus dikesampingkan terlebih dahulu. Sehingga, jika nanti rekomendasinya adalah lockdown, maka kebijakan itu harus diterapkan oleh pemerintah.
"Banyak yang bilang ekonomi harus diselamatkan dan nggak perlu melakukan kegiatan yang ekstrem. Pandangan ini keliru. Melihat pengalaman Iran dan, Italia, ketika wabah mereka besar ekonomi praktis berhenti," sebutnya.
Justru, jika tidak diambil langkah ekstrem, maka virus corona ini akan sulit dihilangkan. Sebaliknya, dengan lockdown, ekonomi akan berhenti sementara, namun setelah warganya pulih, maka ekonomi bisa ikut bangkit.
"Jadi kalau ingin selamatkan ekonomi, kita semua pemerintah, masyarakat all out supaya virus ini nggak meledak. Untuk mencegah, satu-satunya jalan mencegah penyebaran virus. Apapun dilakukan termasuk lockdown, seharusnya udah nggak ada perdebatan ada dampak lockdown," kata Drajad.
Pada hari ini, para gubernur berkomitmen untuk mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerapkan kebijakan imbauan menjaga jarak satu sama lain (social distancing) ketimbang lockdown nasional.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dalam konferensi pers usai rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta.
"Seluruh gubernur mendukung keputusan pemerintah yaitu social distancing yang oleh presiden diterjemahkan menjadi physical distancing," Doni, Selasa (24/3/2020).
(hoi/hoi) Next Article Cerita Awal Pandemi, Jokowi Sampai Semedi 3 Hari
"Untuk mencegah penyebaran, langkah pertama jangan ekonom, politisi atau siapapun ambil keputusan lockdown. Namun berikan keputusan itu ke ahli kesehatan, entah itu dokter, ahli biologi, kemudian serahkan ke pusat misal penanganan di BNPB lalu presiden. Keputusan ini jangan ada pertimbangan ekonomi dan politik," kata Drajad dalam telekonferens, Selasa (24/3).
Drajad melihat seperti ada dua mata sisi antara mempertahankan ekonomi atau mencegah penyebaran virus. Karena jumlah kasus terkait virus corona (COVID-19) dari hari ke hari kian meningkat, maka aspek ekonomi harus dikesampingkan terlebih dahulu. Sehingga, jika nanti rekomendasinya adalah lockdown, maka kebijakan itu harus diterapkan oleh pemerintah.
"Banyak yang bilang ekonomi harus diselamatkan dan nggak perlu melakukan kegiatan yang ekstrem. Pandangan ini keliru. Melihat pengalaman Iran dan, Italia, ketika wabah mereka besar ekonomi praktis berhenti," sebutnya.
Justru, jika tidak diambil langkah ekstrem, maka virus corona ini akan sulit dihilangkan. Sebaliknya, dengan lockdown, ekonomi akan berhenti sementara, namun setelah warganya pulih, maka ekonomi bisa ikut bangkit.
"Jadi kalau ingin selamatkan ekonomi, kita semua pemerintah, masyarakat all out supaya virus ini nggak meledak. Untuk mencegah, satu-satunya jalan mencegah penyebaran virus. Apapun dilakukan termasuk lockdown, seharusnya udah nggak ada perdebatan ada dampak lockdown," kata Drajad.
Pada hari ini, para gubernur berkomitmen untuk mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerapkan kebijakan imbauan menjaga jarak satu sama lain (social distancing) ketimbang lockdown nasional.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dalam konferensi pers usai rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta.
"Seluruh gubernur mendukung keputusan pemerintah yaitu social distancing yang oleh presiden diterjemahkan menjadi physical distancing," Doni, Selasa (24/3/2020).
(hoi/hoi) Next Article Cerita Awal Pandemi, Jokowi Sampai Semedi 3 Hari
Most Popular