BPJS Jamin Pasien Corona, Kehadiran Negara Semakin Tegas

News - Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
19 March 2020 17:25
BPJS Jamin Pasien Corona, Kehadiran Negara Semakin Tegas
Jakarta, CNBC Indonesia- Kesiapan BPJS Kesehatan untuk menjamin pasien COVID-19 menjadi salah satu bentuk kepastian negara dalam menghadapi penyebaran virus corona. Biaya pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspek yang membuat kekhawatiran.

Kesiapan ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dimana sebelumnya ada yang mempertanyakan tentang kehadiran negara baik oleh pemerintah daerah maupun fasilitas kesehatan dalam menangani COVID-19.

Fachmi mengatakan biaya pelayanan kesehatan mencakup untuk ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan), suspect dan positif COVID-19.


"Mereka butuh kepastian karena ini menyangkut dana. Bisa saja pemerintah memberi kepastian tentang mekanisme dan tata caranya, juga administrasi dan verifikasinya. Namun jika hal itu butuh jawaban segera dan mendesak, maka bisa saja tugas itu diberikan kepada BPJS Kesehatan," kata Fachmi, Kamis (19/03/2020).



Menurut Fachmi, BPJS Kesehatan bisa mengemban tugas ini mengingat tugas pokoknya adalah memberikan layanan jaminan kesehatan, dan telah memiliki prosedur baku. Peran baru BPJS Kesehatan ini, sangat sejalan dengan arahan Presiden, bahwa dalam situasi saat ini semua pihak harus bergotong royong, bahu membahu dan bersatu.

"Jangkauan organisasi hingga seluruh Indonesia, dan sumberdaya manusia. Untuk itu BPJS Kesehatan bisa menjadi solusi yang siaga," kata Fachmi, Kamis

Hanya saja menurutnya dibutuhkan penyelesaian pada aspek hukum, yakni diskresi khusus agar Perpres No 82/2018 Pasal 52 Huruf O bisa diterobos. Fachmi mengatakan cukup dengan Instruksi Presiden atau Perpres khusus, yang memberi kewenangan pada BPJS Kesehatan untuk menalangi pendanaan pelayanan kesehatan untuk pasien COVID-19.

"Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan reimburse (penagihan) ke pemerintah, atau melalui mekanisme lainnya yang diatur secara internal oleh pemerintah. Yang pasti, fasilitas kesehatan ada "loket" untuk menagihkan," katanya.

Selain itu karena situasi wabah pada akhirnya akan memiliki limit waktu, maka Inpres dan Perpres khusus tersebut masa berlakunya bisa terbatas dan dengan tujuan tertentu.

Dengan begitu BPJS Kesehatan bisa ambil bagian dalam menangani pandemi virus corona, dan mengurangi kekhawatiran masyarakat. Pasalnya untuk menghadapi wabah ini, Fahmi menilai perlu kesiapan cadangan dan distribusi pangan untuk publik, pasokan energi,kesiapan organisasi dan kelembagaannya, hingga regulasi.

Tidak hanya itu, dibutuhkan kepastian ketersediaan dan distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan, kesiapan laboratorium dan test kits, kesiapan ruang isolasi dan tenaga medis serta para medis, dan biaya pelayanan kesehatannya.

Sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Disebutkan bahwa segala bentuk pembiayaan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah. Selain itu tertulis biaya perawatan bagi kasus suspek yang dilaporkan sebelum keputusan menteri ini mulai berlaku.

"Jadi intinya, negara telah memastikan penjaminan pembiayaan untuk wabah virus corona, yaitu ditanggung pemerintah," katanya.



Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meminta kepada BPJS Kesehatan untuk bisa membantu pemerintah dalam menanggung penanganan pasien positif virus corona (COVID-19).

Kewajiban BPJS Kesehatan itu, kata Sri Mulyani akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga nantinya BPJS Kesehatan dalam memberi kepastian kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan, dalam penanganan pasien positif COVID-19.


[Gambas:Video CNBC]




(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading